TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Badrodin Haiti meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak memperdebatkan istilah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Polri yang dia dapat setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjalankan tugas Kapolri. Badrodin memilih disebut sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI. (Baca: Jokowi Tunjuk Badrodin sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.)
"Tidak usah diperdebatkan saya ini Plt Kapolri atau tidak, Pak. Panggil saja Wakapolri," kata Badrodin saat memberikan sambutan dalam seminar Outlook Penegakan Hukum di Gedung MPR/DPR, Senayan, Kamis, 22 Januari 2015. (Baca: Badrodin Haiti: Saya Bukan Pelaksana Tugas Kapolri.)
Pernyataan Badrodin itu mengundang tawa dan tepuk tangan sejumlah anggota Komisi Hukum DPR yang hadir dalam seminar itu. Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang duduk di atas panggung pun tersenyum mendengarkan sambutan Badrodin itu.
Menurut Badrodin, selama ini tanggung jawab Wakapolri tak jauh berbeda dengan Kapolri. "Kalau Kapolri sedang dinas ke luar kota, ya, saya kerjain tugas Kapolri," katanya.
Seminar Outlook Penegakan Hukum ini dibuka oleh Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin dan dihadiri oleh Ketua DPR Setya Novanto serta seluruh pimpinan fraksi di DPR. Selain Badrodin, hadir pula Jaksa Agung Prasetyo dan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar. Seharusnya seminar ini dihadiri pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak terlihat satu pun pimpinan KPK sampai seminar dimulai.
INDRI MAULIDAR
Berita lain:
Serang Balik, Budi Gunawan Sodorkan 'Dosa' KPK
Menteri Susi Adukan Jonan ke DPR
Jabatan Kapolri Dicopot, Kenapa Jenderal Sutarman Ikhlas?
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
13 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
14 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya