TEMPO.CO , Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas agar perseteruan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi tak berlanjut menjadi kisruh Cicak Versus Buaya Jilid Dua. Dia mendesak Jokowi langsung memberi dukungan kepada KPK dengan mendatangi kantor komisi antirasuah tersebut.
"Jika tak panggil dua institusi, datangi saja KPK. Buktikan ke publik bahwa presiden beri dukungan ke KPK," kata Emerson saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Januari 2015.
Emerson menuding Jokowi membiarkan konflik Polri lawan KPK, jika presiden tak segera memanggil dua institusi tersebut. Jokowi, kata Emerson, seharusnya segera meminta keterangan dari KPK dan Polri soal laporan praperadilan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan penyalahgunaan wewenang ketua KPK yang diajukan Polri ke Kejaksaan Agung.
"Ya kalau ini dibiarkan terus, artinya Jokowi melakukan pembiaran ada konflik lebih tinggi Polri dengan KPK. Harusnya dia segera panggil dua institusi itu," katanya.
Tim Divisi Pembinaan Hukum Polri menanyakan status tersangka dari KPK kepada Komjen Budi Gunawan dalam dugaan suap dan gratifikasi. Kuasa hukum Budi Gunawan juga melaporkan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Widjojo ke Kejaksaan Agung. Alasannya, pimpinan KPK dianggap menyalahi wewenang dalam penetapan status Budi Gunawan. (Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Berdaya Hadapi Tekanan Partai)
Emerson khawatir Polri sengaja memperkeruh konflik ini dengan melibatkan Kejaksaan Agung. Ia menduga Polri sengaja mengajak Kejagung untuk mendukung upaya kriminalisasi KPK. "Saya dua ada kesan mengajak Kejaksaan untuk melawan KPK. Karena memang prosedurnya bisa lebih cepat kalau lewat Kejagung," kata Emerson. (Baca juga: Serang Balik, Budi Gunawan Sodorkan 'Dosa' KPK)
Upaya melemahkan KPK juga pernah terjadi pada tahun 2009. Saat itu, kepolisian menahan dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah terkait pengusutan kasus Bank Century yang ditangani Mabes Polri. Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim delapan untuk menyelesaikan sengketa ini. Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Pencabutan pada 1 Desember 2009, dan membebaskan dua pimpinan KPK. (Baca juga: Sutarman: Banyak Pelanggaran di Internal Polri)
PUTRI ADITYOWATI
Terpopuler|
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
QZ8501: Naik Cepat, Jatuh, dan Ucapan Allahu Akbar
Nelayan Adukan Cuitan Menteri Susi ke DPR
Christopher 'Tabrakan Maut' Pura-pura Warga Asing
Berita terkait
Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
23 menit lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
26 menit lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
1 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca SelengkapnyaDitunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja
1 jam lalu
Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
2 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis
2 jam lalu
Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Baca SelengkapnyaDirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik
2 jam lalu
PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air
Baca SelengkapnyaJokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
3 jam lalu
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo
4 jam lalu
Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Baca SelengkapnyaLuhut Minta Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan, Siapa yang Dimaksud?
6 jam lalu
Luhut menyebut istilah toxic saat berpesan kepada Prabowo Subianto tentang pemerintahan mendatang. Siapa yang dimaksud Luhut?
Baca Selengkapnya