TEMPO.CO, Jakarta - Tugas berat Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sudah menanti sejak diumumkan Presiden Joko widodo Jumat lalu. Kisruh internal Korps Bhayangkara sejak pengajuan calon Kapolri Budi Gunawan yang kemudian menjadi tersangka kasus rekening mencurigakan masuk babak baru.

Isu pembersihan pengkhianat, penyebab Budi Gunawan jadi tersangka, mulai dilontarkan dan membuat resah. Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Suhardi Alius yang dikenal dekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan akan dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. (Baca:Besok Ada Tanda Tangan Petisi Pilih Kapolri Bersih)

"Banyak yang gelisah sejak isu pergantian kapolri. Banyak pihak menyeret polisi terlalu dalam ke politik. Tugas berat PLT untuk mengembalikan polisi," kata mantan Wakil Kepala Kepolisian Komjen Purnawirawan Oegroseno dalam diskusi Menteng, Sabtu 17 Januari 2015.

Ia mengklaim telah mendengar langsung pengakuan Suhardi soal mutasi ke Lemhanas. Dalam sambungan telepon, Oegroseno meminta lulusan terbaik Akademi Polisi 1985 tersebut untuk bersabar dan menenangkan keluarga. (Baca:Soal Kapolri, Jokowi Tinggalkan Tradisi Baik SBY)

Pengamat Keamanan dari Universitas Pertahanan Salim Said juga kaget mendengar informasi pencopotan Suhardi. Polisi seharusnya justru pro dan jadi aktor utama terhadap pemberantasan korupsi. Siapa pun yang jadi kapolri, menurut dia, harus menunjukan kepada masyarakat soal integritas dan keadilan.

Pengamat Politik dari Populi Center Nico Harjanto juga menyatakan, kondisi polri sangat rentan pasca tarik ulur politik penentuan kapolri. Ia khawatir, situasi tersebut justru akan kontraproduktif jika sampai menyebabkan perang atau konflik antara para jenderal.

Tak hanya menjalankan fungsi kapolri, menurut Nico, Badrodin harus segera merapatkan barisan dan memberi instruksi agar seluruh anggota polisi tenang. Kebijakan yang diambil Jokowi dinilai tak menyelesaikan masalah karena kapolri tetap adalah tersangka. Jokowi hanya menunda masalah. (Baca: Soal Kapolri, Jokowi Bicara dari Hati ke Hati)

"Ke depan, kepala lembaga tinggi negara jangan terus dibersihkan mengikuti siapa yang jadi presiden. Harus ada sistem tetap sehingga lembaga tinggi negara itu tak melulu terseret politik," kata Nico.

Oegroseno mengklaim kondisi Polri kondusif dan tak ada polemik berarti di tingkat para jenderal. Ia juga tak peduli soal kebijakan mutasi dan promosi di tubuh Polri. Ia hanya mengecam pernyataan Kepala Sekolah dan Staf Pimpinan Inspektur Jenderal Budi Waseso yang menuding ada pengkhianat di tubuh Polri. Perwira yang akan menggantikan Suhardi tersebut juga berjanji akan melakukan pembersihan.

"Stop bicara, ikuti pimpinan yang sekarang. Jangan menciptakan pemimpin ganda," kata Oegroseno. Ia menegaskan tugas Kapolri ada di tangan Badrodin sedangkan kuasa Budi Gunawan masih ditunda.

Oegroseno juga telah menelepon langsung Badrodin untuk segera menyatukan kembali Polri dari isu-isu yang memecah belah. Badrodin diminta untuk tegas terhadap perwira atau anggota Polri yang justru memicu perpecahan.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Irjen Ronnie Sompie membantah adanya kisruh antara para petinggi polri selama dinamika pencalonan Kapolri. Menurut dia, Sutarman sejak lama telah memberikan arahan soal kesiapan Polri kalau dirinya digantikan. Seluruh anggota Polri juga menerima keputusan tersebut sebagai kewenangan presiden.

Soal mutasi, Ronnie mengklaim telah menerima konfirmasi dari Suhardi bahwa keputusan tersebut adalah perintah Sutarman sebelum diberhentikan presiden. Mutasi Suhardi bukan bentuk penyingkiran akibat penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. "Suhardi bilang itu perintah Sutarman pada Kamis Malam," kata Ronnie.

FRANSISCO ROSARIANS

Baca berita lainnya:
Jokowi Pilih Budi Gunawan, Ahok: Orang Salah Paham
Jokowi Tunda Budi Gunawan, Ini Drama di Istana
Tunda Budi, Jokowi Hindari 3 Masalah Besar
Abdee Slank Bicara Soal Artis dan Keputusan Jokowi
Tunda Budi, Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati