Komjen Budi Gunawan di dalam lift seusai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum juga memutuskan untuk melantik atau membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI menggantikan Jenderal Sutarman. Pelantikan ini rencananya bakal dilakukan setelah Jokowi menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, ihwal persetujuan Dewan terhadap pencalonan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu. (Baca: KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan.)
"Kemarin (Kamis) kami sudah menerima surat persetujuan dari DPR. Masih diproses di Sekretariat Negara, sabar dan tunggu," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat, 16 Januari 2015. Ada pun pada Selasa, 13 Januari 2015, KPK sudah menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi kepemilikan rekening gendut saat ia menjabat kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri. (Baca: 4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan.)
Jumat pekan lalu, Jokowi mengajukan nama Budi sebagai calon Kepala Polri ke DPR. Tiga hari berselang, Selasa lalu, KPK menetapkan mantan ajudan Presiden RI itu sebagai tersangka. Kendati Budi berstatus tersangka, Dewan melalui Komisi Hukum tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Kamis lalu, melalui rapat paripurna, Dewan sepakat meloloskan Budi untuk dilantik sebagai Kepala Polri. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)
Sejak penetapan Budi tersangka pada Selasa lalu, artinya sudah sekitar 72 jam Jokowi belum kunjung juga menentukan nasib pencalonan Budi Gunawan. Jokowi terkesan hati-hati memutuskan soal ini. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dikritik oleh berbagai pihak. Terlebih lagi, Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
