Calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, melambaikan tangan saat jeda Uji Kepatutan dan Kelayakan di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Januari 2015. Komisi III DPR tetap melanjutkan proses meski KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Fraksi Partai Demokrat menolak pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjelaskan, penolakan itu dilatari oleh penetapan status tersangka Budi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Iya dong, masak, orang ditetapkan status tersangka malah didukung jadi Kapolri," ujarnya, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri)
Status tersangka ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian itu pada Selasa, 13 Januari 2015. Calon Kepala Polri idaman Presiden Joko Widodo itu diduga menerima gratifikasi semasa menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. Penetapan status tersebut muncul hanya sehari menjelang proses persetujuan DPR. (Baca: Jika Ngotot Lantik Budi, Jokowi Seburuk DPR)
Menurut Sjarifuddin, penetapan status tersangka terhadap Budi semestinya dijadikan bahan pertimbangan DPR. Jika tidak, Demokrat khawatir proses itu bertolak belakang dengan prinsip uji kepatutan dan kelayakan dalam mengukur kapasitas dan integritas seorang calon pemimpin lembaga negara. "Pertimbangannya sederhana, apakah patut dan layak seorang yang ditetapkan sebagai tersangka menjadi Kepala Polri?" katanya. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri )
Sjarifuddin menjelaskan, penolakan itu telah disampaikan Fraksi Demokrat dalam rapat pleno yang digelar kemarin. Karena sikap itu jugalah seluruh anggota Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi Hukum hari ini diminta tidak menghadiri proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala Polri. "Kami ingin konsisten dengan apa yang telah kami sampaikan," katanya. (Baca juga: Jadi Tersangka, Budi Gunawan Menolak Mundur)
Karena itu, kata Sjarifuddin, Demokrat berharap Presiden Jokowi menarik kembali surat permohonan persetujuan kepada DPR dan memilih kandidat lain yang dinilai memiliki integritas dan mampu menjaga wibawa Polri sebagai lembaga penegak hukum. "Karena (Budi Gunawan) sekarang telah disetujui DPR, Presiden bisa saja membatalkan pelantikan calon Kapolri," ujarnya.
