TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris mengukuhkan keanggotan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LALPK) di kantornya, Jakarta, Rabu (6/7). Badan yang sudah bekerja sebulan ini akan memberikan sertifikasi yang diakui nasional dan internasional pada tiap Balai Latihan Kerja (BLK). Begitu juga peran LALPK. Menurut Fahmi, BLK akan dinilai oleh BNSP mengenai kemampuan lembaga itu memberikan pelatihan. Tapi sebelum dinilai, BNSP akan memberikan kurikulum pelatihan bagi tiap-tiap lembaga, ujarnya. Selain itu, BNSP juga memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi. Dengan sertifikat itu, angkatan kerja bisa memasuki dunia kerja di mana pun karena sertifikasinya diakui secara internasional. Menurut Fahmi, berdirinya BNSP ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang BNSP. Dengan BNSP, maka pelatihan yang diberikan BLK bisa melahirkan angkatan kerja yang berkompeten. Jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini sebanyak 100,4 juta jiwa, 58 persennya pendidikannya hanya SD atau belum SD. Harus ada jembatan agar mereka menjadi angkatan kerja yang berkualitas dan diinginkan pasar kerja, ujarnya. istiqomatul hayati
Berita terkait
Lindungi Buruh Migran, Polri Bentuk Tim Khusus Pidana Ketenagakerjaan
15 jam lalu
Polri menyoroti keselamatan buruh hingga sengketa buruh vs pengusaha, sehingga dirasa perlu pendampingan dari polisi.
Baca SelengkapnyaPresiden KSPSI Andi Gani Nena Wea Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan
20 jam lalu
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, ditunjuk menjadi Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaLowongan Kerja Tergerus AI, Pakar Unair: Pekerja Skill Rendah Semakin Tertekan
8 hari lalu
Pakar Unair mewanti-wanti regulator soal bahaya AI terhadap dunia kerja. AI bisa menyulitkan angkatan kerja baru, terutama yang memiliki skill rendah.
Baca SelengkapnyaSyarat dan Cara Daftar Akun SIAPkerja Kemnaker Berkonsep SSO
12 hari lalu
SIAPkerja merupakan sistem dan aplikasi pelayanan dan ketenagakerjaan digital yang dirilis Kemnaker dengan konsep SSO. Begini maksudnya.
Baca SelengkapnyaDinantikan Tiap Jelang Hari Raya, Siapa Pertama Kali Pencetus THR?
31 hari lalu
Konsep pemberian THR telah ada sejak awal 1950. Pencetusnya adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi.
Baca SelengkapnyaPengamat Ketenagakerjaan Sebut Aplikator Wajib Beri THR Ojol
32 hari lalu
Payaman menilai aplikator wajib memberikan THR kepada ojol karena masuk kategori pekerja dengan jam kerja tidak tentu.
Baca Selengkapnya3 Jurus Jokowi Pertajam Desain Ekonomi dan Ketenagakerjaan 10 Tahun ke Depan
37 hari lalu
Presiden Jokowi ingin mempertajam desain besar ekonomi dan ketenagakerjaan untuk 10 tahun ke depan. Apa maksudnya?
Baca SelengkapnyaMenilik Visi Misi Ketenagakerjaan Prabowo-Gibran: Meningkatkan Lapangan Kerja, Awasi TKA, hingga Serap Tenaga Lokal di Hilirisasi
40 hari lalu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menang dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIngat THR Harusnya Ingat Soekiman Wirjosandjojo, Penggagas Tunjangan Hari Raya Pertama
44 hari lalu
Pencetus THR adalah Soekiman Wirjosandjojo, Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi. Siapa dia? Bagaimana kiprahnya?
Baca SelengkapnyaNarendra Modi Bakal Prioritaskan Reformasi Ketenagakerjaan Jika Menang Pemilu India
14 Februari 2024
Partai Bharatiya Janata mengatakan Narendra Modi dapat memprioritaskan reformasi ketenagakerjaan jika ia menang pemilu pada Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
