Malam Ini, Jokowi Bahas Kasus Budi Gunawan  

Reporter

Selasa, 13 Januari 2015 19:17 WIB

(foto kolase) Presiden Joko Widodo (kiri) dan Komjen Pol Budi Gunawan. (Dok. TEMPO)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat mendadak pada Selasa malam, 13 Januari 2015, untuk merespons penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Begini Reaksi Jokowi)

Rapat ini rencananya dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional Tedjo Edhy Purdijatno. "Kami sedang menunggu Kompolnas," kata Pratikno di Istana Negara.

Jokowi sendiri pada malam ini masih memiliki jadwal pertemuan dengan para sesepuh Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Menurut Pratikno, acara tersebut akan berlangsung lebih cepat sehingga bisa dilanjutkan dengan agenda rapat tentang Budi Gunawan. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, Perwira Lain Menyusul?)

Pratikno menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun atas status Budi Gunawan dan pengajuannya sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengambil keputusan setelah menerima rekomendasi dari Kompolnas.

Andi Widjajanto menyatakan Jokowi akan menyampaikan langsung keputusannya ihwal calon Kapolri. Sebab, hal ini menyangkut isu strategis yang melibatkan institusi kepolisian dan persepsi masyarakat. "Sesegera mungkin," kata Andi.

Siang ini, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus transaksi mencurigakan. Penetapan ini didasarkan pada gelar perkara 12 Januari 2015, setelah ditemukannya dua alat bukti. Budi menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri dan jabatan lainnya di kepolisian.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita Terpopuler
Pemeran Mahar Film Laskar Pelangi Meninggal di Kos
Budi Gunawan Bukan Juara, Siapa Peraih Adhi Makayasa 83?
Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas







Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

22 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya