TEMPO Interaktif, Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung peningkatan anggaran lembaga pemasyarakatan (LP) melalui aliran dana ke Departemen Hukum dan HAM. Anggaran yang diminta dinaikkan berupa tunjangan pegawai, tunjangan jaga malam dan anggaran untuk bahan makanan. "Dengan kenaikan, anggaran Dephukam menjadi Rp 2 triliun,"kata Sekretaris Fraksi PKB Helmy Faihal Zaini, Jakarta (5/7). Dalam RAPBN 2006, Departemen Hukum mengajukan anggaran Rp 1,6 trilliun.Anggaran untuk Lembaga Pemasyarakatan, menurut Helmy, sungguh menyedihkan. Untuk bahan makanan perharinya di jatah Rp 7.000, dengan ada kenaikan dapat ditingkatkan menjadi Rp 10.000,. Tunjangan jaga malam bagi sipir tiap harinya Rp 1.900 per hari. Dan dengan usulan kenaikan menjadi Rp 5.000 per hari atau menjadi Rp 230 miliar per tahun.Yuliawati
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
4 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaKementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan
23 Februari 2024
Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi Indonesia Masih Aman
23 November 2023
Ketua Komite Tetap Perpajakan Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Siddhi Widyaprathama, mengatakan, di penghujung 2023 ini kondisi perekonomian di Indonesia masih aman, meski ditengah gejolak yang terjadi dunia.
Baca SelengkapnyaDPR Setujui Pergeseran Anggaran Kemendikbud 2023 Rp1,37 Triliun
16 Juni 2023
Pengalihan anggaran disetujui DPR akan digunakan untuk membiayai Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar jenjang SD.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: APBN hingga Akhir Maret 2023 Masih Surplus Rp 128,5 Triliun
17 April 2023
Sri Mulyani mengatakan posisi APBN sampai dengan akhir Maret 2023 masih mengalami surplus Rp 128,5 triliun atau 0,61 persen dari PDB.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan Senjata di Amerika Digugat Kementerian Kehakiman
27 Januari 2023
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan telah mengantongi surat perintah dari pengadilan untuk memblokir dua perusahaan senjata
Baca SelengkapnyaAPBN April Surplus Rp 103,1 Triliun, Sri Mulyani: Baliknya Cepat Sekali
23 Mei 2022
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN hingga April 2022 mengalami surplus Rp 103,1 triliun atau 0,58 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaAPBN Surplus Rp 103,1 T, Sri Mulyani Beberkan Realisasi Belanja hingga April
23 Mei 2022
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menghabiskan anggaran Rp 750,5 triliun atau 27,7 persen dari total APBN 2022.
Baca SelengkapnyaAlasan Kesehatan, Mantan Presiden Mauritania Dibebaskan
8 Januari 2022
Keluarga mantan Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz memohon agar dia mendapat izin berobat ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTahanan AS yang Dapat Pembebasan karena Covid-19 Tak Akan Kembali ke Penjara
22 Desember 2021
Kementerian Kehakiman Amerika Serikat memutuskan tahanan yang mendapat pembebasan karena Covid-19, tidak akan dipenjara lagi setelah pandemi selesai.
Baca Selengkapnya
