TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmond Junaidi Mahesa, belum dapat memberikan pandangan ihwal sikap partainya terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah diundur hingga tahun depan. Sebab, Desmond harus menelusuri lebih dalam motif rencana pilkada diundur.
"Kalau diundur karena ada hubungannya dengan polemik Perpu Pilkada (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah), kami setuju," ujar Desmond saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Januari 2015.
Namun, bila tidak ada hubungannya dengan polemik Perpu Pilkada, Gerindra akan menolaknya. Sebab, Desmond menengarai ada kepentingan politik dari koalisi pendukung pemerintah untuk memperkuat kedudukannya.
Desmond mencontohkan, saat ini banyak gubernur, wali kota, dan bupati yang digantikan oleh pelaksana tugas (plt).
"Bisa jadi itu cara pemerintah sebagai mobilisasi besar-besaran untuk menyiapkan armada di pilkada 2016. Jelas, kami menolaknya."
Desmond menuturkan agenda pembahasan Perpu Pilkada akan dikebut dalam dua bulan ke depan, sebelum masa sidang kedua berakhir. Tujuannya, memaksimalkan penyelenggaraan pilkada 2015. "Februari atau awal Maret harus sudah ketok palu."
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pilkada dilaksanakan tahun depan. Kementerian memiliki beberapa alasan mengapa mengusulkan hal itu. Pertama, persiapan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum lebih siap bila pilkada dilakukan pada 2016. Kedua, seluruh rangkaian pilkada, dari persiapan hingga pelantikan, dapat dilakukan serentak. Ketiga, siklus pemilu serentak dengan interval dua tahun lebih baik, yakni dua tahun pasca-Pemilu 2014.
DEWI SUCI RAHAYU
Baca berita lainnya:
Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk
Alasan Teroris Paris Tak Bunuh Wanita Cantik Ini
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri
Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri: Ada 2 Rahasia
Jokowi Dituding Diskriminatif
