Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Petisi online yang mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mulai beredar. Petisi yang digagas oleh aktivis Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, ini meminta Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses pemilihan Kapolri.
"Secara mengejutkan, Jokowi telah mengirim surat pada DPR dan mengusulkan Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri, hal ini tentu mengecewakan," kata Emerson dalam petisinya di laman Change.org yang diakses Tempo pada Ahad, 11 Januari 2015. (Baca:Budi Gunawan Pilihan Jokowi, Cita Rasa Megawati)
KPK, ujar Emerson, merasa tidak pernah dilibatkan atau dimintai keterangan mengenai rekam jejak para calon Kapolri. Petisi ini pun dibuat agar Jokowi menarik usulnya kepada DPR tersebut.
Emerson membuat petisi itu sebelum nama Budi Gunawan mencuat sebagai calon tunggal Kapolri pada 9 Januari 2015. Petisi tersebut bertujuan mendesak Jokowi agar melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam proses seleksi calon Kapolri. (Baca:Jokowi Pilih Budi Gunawan, KPK Dilupakan)
"Muncul kerisauan bahwa ada calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tak wajar dibandingkan penghasilan yang seharusnya mereka terima dan banyak rekam jejak lainnya yang tidak diketahui publik," kata Emerson.
Petisi itu meminta Jokowi menunda penyerahan nama Kapolri ke DPR sampai ada investigasi mendalam tentang rekam jejak kandidat. Selain itu, Jokowi harus memastikan lembaga seperti KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terlibat dalam proses seleksi agar Kapolri yang terpilih benar-benar figur terbaik. (Baca: Heboh Budi Gunawan, Jokowi Bikin Skandal Politik)
Emerson kemudian memperbarui petisi ini setelah dipastikan Jokowi telah menyerahkan nama Budi Gunawan kepada DPR. Hingga Ahad pukul 09.00 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 289 pendukung.
