Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol. Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta- Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian bukan atas dasar pilihan Presiden Joko Widodo. Budi Gunawan, kata dia, adalah Kapolri pilihan Megawati. (Baca:Jokowi Tunjuk Budi Gunawan, Kapolri Cacat Bawaan)
"Sebenarnya yang jadi presiden itu Jokowi atau Megawati?" kata Emerson mempertanyakan melalui pesan singkatnya, Sabtu 10 Januari 2015. Emerson menekankan bahwa pendapat itu adalah pandangan pribadinya. "Itu bukan pendapat secara institusi."
Dalam laman twitternya, @emerson_yuntho, juga mengajak khalayak untuk mendukung petisi di change.org agar pemilihan Kapolri tak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Menurut dia, penunjukan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. (Baca:Jokowi Pilih Budi Gunawan, KPK Dilupakan)
Dalam laporan majalah Tempo 2 November 2014 nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, masuk dalam kandidat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Budi disokong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri—Budi menjadi ajudan ketika Megawati menjabat presiden pada 2001-2004.
Namun, Budi Gunawan mendapatkan stabilo merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Untuk label merah, paling satu tahun lagi menjadi tersangka," ujar Ketua KPK Abraham Samad. (Baca:Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)
Pada 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis Budi menerima Rp 54 miliar dari sebuah perusahaan bermasalah. Ia membantah hal itu dengan menunjukkan kekayaannya hanya Rp 4,5 miliar saat melapor ke KPK ketika menjadi calon Kepala Polri tahun lalu.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | BAGJA HIDAYAT | FAIZ NASRILLAH
