Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Pusat Studi Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengecewakan.
Oce menjelaskan, dugaan kepemilikan rekening tak wajar milik Budi Gunawan memang pernah diklarifikasi Mabes Polri. Pemeriksaan itu berakhir pada kesimpulan bahwa dana dalam rekening tersebut berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. (Baca:Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)
Namun Oce meragukan kesimpulan itu. Sebab, kata dia, semua perwira tinggi yang teridentifikasi memiliki rekening gendut tidak pernah menjalani pemeriksaan secara internal. "Kasus ini pernah dibawa ke Komisi Informasi Pusat. Atas indikasi itu memang tidak pernah diperiksa polisi. Lagi pula, mana mungkin ada penyidik yang berani memeriksa perwira berbintang?" kata Oce, Sabtu, 10 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Bermasalah, Ini Saran untuk Jokowi)
Menurut Oce, penentuan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. Terlebih seusai pemilihan politikus Partai NasDem, Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. Jokowi seolah-olah sengaja berdamai dengan pejabat yang integritasnya patut dipertanyakan.
"Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangannya. Tapi kasihan sekali jika kepala institusi penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Kapolri diisi oleh orang yang memiliki cacat bawaan. Wibawa dan citra institusi Polri bisa rusak nantinya," ujar Oce.
