Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai pengajuan nama Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia tak akan menuai reaksi penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat. "Berdasarkan pengalaman, siapa pun yang diajukan pasti disetujui DPR," ujarnya ketika dihubungi, Sabtu, 10 Januari 2015.
Menurut Ruhut, Komisi hukum DPR tidak memiliki kewenangan mutlak untuk bisa menolak calon Kapolri yang diajukan presiden. "Kapolri itu pembantu presiden. Jadi prerogatifnya ada pada presiden. Beda kasus kalau pemilihan Gubernur Bank Indonesia. Dulu kami pernah menolak, karena kami punya kewenangan untuk memilih," katanya. (Baca:Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri: Ada 2 Rahasia)
Sosok Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, digadang-gadang Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Ajudan presiden di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu akan mengisi kursi yang kini diduduki Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2015.
Ruhut mengakui sosok Budi sempat menuai polemik atas laporan transaksi mencurigakan yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun dugaan transaksi mencurigakan itu telah diklarifikasi Markas Besar Polri yang menyatakan transaksi itu wajar. "Saya pernah baca surat itu. Beliau tidak terindikasi memiliki rekening gendut," ujarnya. (Baca:Jokowi Sodorkan Budi Gunawan: Ini Mimpi Buruk)
Ruhut menjelaskan, Komisi Hukum DPR akan membahas persetujuan nama calon Kapolri setelah menerima laporan surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR. Komisi Hukum akan menggelar rapat uji kelayakan untuk mengetahui visi calon Kapolri. "Saya yakin tidak akan ada kritik. Paling ujung-ujungnya mereka akan selfie," katanya.
