TEMPO.CO, Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Ferry Mursyidan Baldan meminta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengoptimalkan pemberantasan mafia tanah di setiap daerah. "PPAT diharapkan menjadi perangkat Kementerian untuk memberantas mafia tanah dan melakukan advokasi kepada masyarakat," kata dia dalam acara orasi ilmiah guru besar ilmu hukum agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ida Nurlida, di Bandung, Jumat, 9 Januari 2015.
Menurut dia, yang sangat mendasar soal keberhakan tanah di Indonesia adalah masalah kepastian hukum. Ia tak memungkiri banyak kasus mafia tanah yang diakibatkan tidak hadirnya kepastian hukum, seperti masih banyaknya sertifikat ganda dan perkara di pengadilan. "Reforma agraria memberi kewenangan kepada negara," kata Baldan.
Menteri Baldan mengimbau kepada masyarakat untuk cepat mengurus hak atas tanah yang sedang bermasalah. Kementerian Agraria akan menerapkan sistem tarif tunggal untuk mengurus surat-surat tanah. "Sistem tersebut diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam mengurusi surat-surat tanah," kata dia.
Kementerian Agraria juga untuk membangun pelayanan cepat, mudah, dan pasti dengan pelayanan 7 hari kerja. "Pelayanan Sabtu-Minggu, kami akan membuka pelayanan hingga jam 9 malam," ucapnya.
IQBAL T. LAZUARDI S.
Terpopuler:
Heboh, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa Belajar di Gereja
Penyelam Belut Air Asia Jumpa Hiu: Assalamualaikum
Beresi Kisruh Penerbangan, Jonan Ikuti Cara Susi
Perjanjian Pranikah Korban Air Asia Susahkan Risma
Teror Lagi di Paris, Polwan Tewas Tertembak
Berita terkait
AHY Sebut Redistribusi Tanah belum Capai 10 Persen
58 hari lalu
AHY menyebut redistribusi tanah belum mencapai 10 persen. Reformasi agraria masih jauh dari harapan.
Baca SelengkapnyaJanjikan Kepastian Hukum, AHY Gandeng Satgas-Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan
5 Maret 2024
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) gandeng Satgas Anti Mafia Tanah, Polri dan Kejaksaan untuk pastikan penegakan hukum pertanahan.
Baca SelengkapnyaAHY Jadi Menteri ATR/BPN Menuai Sorotan, Salah Satunya Perkuat Posisi Jokowi di Parlemen
23 Februari 2024
Sejumlah kritik berdatangan usai AHY dilantik menjadi Menteri Jokowi. KPA menilai langkah Jokowi memilih AHY tak serius mencari solusi masalah agraria
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik AHY Menjadi Menteri ATR, KPA: Bukan Pilihan Tepat
22 Februari 2024
Dewi Kartika mengatakan ada sejumlah catatan minus di balik penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJadi Menteri ATR, AHY Diminta Prioritaskan Penyelesaian Konflik Struktural Agraria hingga..
22 Februari 2024
Walhi meminta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memprioritaskan pelepasan kawasan hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Baca SelengkapnyaApa Tugas Menteri ATR/BPN?
22 Februari 2024
AHY resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto. Berikut tugas dari seorang Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan
21 Februari 2024
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.
Baca SelengkapnyaSoal Penyebab Ketimpangan Ekonomi yang Diucapkan Anies dalam Debat, Pengamat Singgung UU Cipta Kerja
5 Februari 2024
Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira menyebut ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi lantaran kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaCak Imin dan Mahfud MD Satu Suara soal Pembentukan Lembaga Baru Reforma Agraria, Apa Saja Visi Paslon 1 dan 3?
23 Januari 2024
Apa saja visi misi paslon nomor urut 1 Muhaimin iskandar alias Cak Imin dan nomor 3 Mahfud MD terkait reforma agraria?
Baca SelengkapnyaPrabowo Puji Gibran Paham Ekonomi Usai Debat Cawapres dengan Tema Lingkungan Hidup, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat
22 Januari 2024
Prabowo sebut Gibran menguasai pemahaman ekonomi, tetapi tema debat sebenarnya tentang lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat.
Baca Selengkapnya