TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tidak khawatir dengan kasus penyalahgunaan wewenang atau pungutan liar yang ditemukan di Surabaya. Yuddy yakin Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini akan menindak siapa pun pelakunya.
"Ada Bu Risma, pasti ditindak," kata Yuddy kepada wartawan seusai bertemu Risma di Balai Kota Surabaya, Kamis, 8 Januari 2015.
Yuddy mengatakan temuan itu harus dilengkapi dengan data yang faktual, bukan fitnah, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti oleh Wali Kota. "Saya yakin Bu Risma pasti menindak."
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur merilis temuan yang menyatakan beberapa kelurahan dan kecamatan di Surabaya melakukan penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar. Selain itu, ada temuan DPRD Surabaya yang menangkap tangan permintaan uang dari Wakil Kepala SMAN 15 Surabaya kepada orang tua murid mutasi.
Menurut Yuddy, sistem yang berjalan di Surabaya sebenarnya sudah baik. Bahkan e-kios yang digagas Pemerintah Kota Surabaya sudah mendapat penghargaan the best public service excellent secara nasional. Inovasi Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi salah satu produk pelayanan publik Indonesia yang dipamerkan di Busan, Korea Selatan. Produk itu pun menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya, khususnya Jakarta.
Namun, diakui Yuddy, perbaikan sistem dan peningkatan teknologi tidaklah cukup. Perlu ada pendisiplinan manusia dan peningkatan pengawasan. "Pengawasannya bukan sewaktu-waktu, tapi berkesinambungan."
Yuddy pun setuju dengan pernyataan Risma yang ingin merevitalisasi peran inspektorat. Tugas inspektorat bukan hanya mencari kesalahan, tapi juga melakukan langkah preventif. Caranya dengan memberi bimbingan serta meminta laporan kinerja secara periodik dan inspeksi rutin. Sanksi tegas juga harus diberikan kepada mereka yang terbukti melanggar.
AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita lain:
Pembalasan Nabi', Penyerang Charlie Hebdo Terekam
Analisis BMKG Soal Mesin Air Asia Beku Keliru
Bill Gates Minum Air Olahan dari Kotoran Manusia
Berita terkait
Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya
22 Juli 2022
Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.
Baca SelengkapnyaMas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri
18 Juni 2021
Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.
Baca SelengkapnyaHendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli
26 April 2021
Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.
Baca SelengkapnyaPungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu
29 Desember 2019
"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.
Baca SelengkapnyaPungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai
18 Desember 2019
Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca SelengkapnyaPungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub
16 Desember 2019
Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.
Baca SelengkapnyaPenyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan
14 Agustus 2019
Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.
Baca SelengkapnyaPidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli
14 Juli 2019
Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.
Baca SelengkapnyaPenjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah
7 Februari 2019
Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.
Baca SelengkapnyaPejabat Daerah Serukan Stop Pungli Pendaftaran CPNS 2018
28 September 2018
Bupati Jember, Jawa Timur, Faida, menegaskan bahwa tidak ada titipan ataupun pungutan yang harus dibayar dalam pendaftaran CPNS 2018.
Baca Selengkapnya