Seorang warga mendaftar untuk berobat dengan sistem BPJS di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Semarang - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mendapat pertanyaan dari warga tentang polemik status hukum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
"Masyarakat bertanya, apakah BPJS itu termasuk riba dan judi atau tidak? Apakah BPJS itu sama dengan asuransi?" kata Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Tengah Hudallah Ridwan kepada Tempo, Rabu, 7 Januari 2015. (Baca: Jokowi Luncurkan Kartu Keluarga Sejahtera)
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, NU Jawa Tengah telah membahas hal itu di Boyolali pada Senin, 29 Desember 2014. NU Jawa Tengah kemudian mengeluarkan fatwa bahwa hukum menjadi peserta BPJS halal karena tidak mengandung unsur riba dan judi. (Baca: Warga Lereng Kelud Kesulitan Akses BPJS)
Alasannya, program BPJS tidak seperti asuransi lantaran BPJS berlandaskan pada prinsip saling membantu dan tidak mengandung unsur mengambil keuntungan. "Baik penyelenggara maupun peserta BPJS sama-sama tidak ambil keuntungan," kata Hudallah. "BPJS justru berprinsip gotong royong." (Baca: Daftar BPJS Kesehatan, Warga Antre Sejak Subuh)
Semangat BPJS, kata Hudallah, adalah membantu orang yang terkena musibah, bukan mengambil keuntungan. Hudallah menambahkan, prinsip gotong royong BPJS berbeda dengan praktek asuransi. Peserta dan penyelenggara asuransi biasanya hanya ingin mengambil keuntungan. "Maka ada sebagian ulama yang mengharamkan asuransi karena ada yang mengandung riba dan judi," kata Hudallah. (Baca: BPJS: Ada 5 Potensi Korupsi di Dana JKN)
PWNU mengakui bahwa banyak laporan tentang masih buruknya pelayanan terhadap orang sakit yang mengikuti program BPJS. Tapi, buruknya pelayanan itu tidak menghapuskan hukum halal BPJS. "Kami harus membedakan hukum dasar dengan praktek pelaksanaannya," kata Hudallah. (Baca: Dana BPJS Kesehatan Minta Ditambah)
