Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc "Blok Cepu", Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar
TEMPO.CO, Bojonegoro - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro pada 2015 ini diprediksi mencapai Rp 2,9 triliun. Angka ini meroket tajam jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu ketika Bojonegoro masih berada di antara lima kabupaten miskin di Jawa Timur dengan nilai anggaran sekitar Rp 800 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan APBD terus bertambah hingga menjadi yang terbesar saat ini. "Masih mungkin terus bertambah jumlahnya pada anggaran perubahan nanti," ujarnya, Sabtu, 3 Januari 2015.
APBD sebesar Rp 2,9 triliun bersumber terbesar dari Dana Perimbangan Migas Rp 2,1 triliun. Yang lainnya, seperti pajak sebesar Rp 538 miliar dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 262 miliar. "Potensi APBD Bojonegoro dalam tahun-tahun mendatang akan terus meningkat. Ini sesuatu yang menggembirakan," kata Ibnu. (Baca juga: Dolar Perkasa, Perajin Gembol Jati Raup Berkah)
Koordinator Advokasi Anggaran di Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Miftah, mengatakan APBD Bojonegoro 2015 yang sebesar Rp 2,9 triliun adalah lonjakan besar. Tetapi, dia memberi catatan, penggunaan anggarannya belum berimbang.
Dia menyebut lebih banyak porsi dalam APBD sebelumnya yang terserap untuk kebutuhan belanja gaji bupati, DPRD, dan pegawai negeri sipil yang sampai sebesar Rp 1 triliun. Jumlah itu, kata Miftah, lebih tinggi daripada daerah-daerah tetangganya.
Belum lagi, anggaran banyak terserap untuk kebutuhan perkantoran dan sebagainya, seperti pembangunan gedung pemerintah kabupaten sebesar Rp 68 miliar. Sementara, untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Bojonegoro hanya Rp 30 juta per tahun. "Ini memprihatinkan," katanya. (Baca berita sebelumnya: Hujan Semalam, Bojonegoro Banjir)
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).