APBD Bojonegoro Meroket Jadi Rp 2,9 Triliun

Reporter

Sabtu, 3 Januari 2015 16:44 WIB

Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc "Blok Cepu", Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar

TEMPO.CO, Bojonegoro - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro pada 2015 ini diprediksi mencapai Rp 2,9 triliun. Angka ini meroket tajam jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu ketika Bojonegoro masih berada di antara lima kabupaten miskin di Jawa Timur dengan nilai anggaran sekitar Rp 800 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan APBD terus bertambah hingga menjadi yang terbesar saat ini. "Masih mungkin terus bertambah jumlahnya pada anggaran perubahan nanti," ujarnya, Sabtu, 3 Januari 2015.

APBD sebesar Rp 2,9 triliun bersumber terbesar dari Dana Perimbangan Migas Rp 2,1 triliun. Yang lainnya, seperti pajak sebesar Rp 538 miliar dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 262 miliar. "Potensi APBD Bojonegoro dalam tahun-tahun mendatang akan terus meningkat. Ini sesuatu yang menggembirakan," kata Ibnu. (Baca juga: Dolar Perkasa, Perajin Gembol Jati Raup Berkah)

Koordinator Advokasi Anggaran di Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Miftah, mengatakan APBD Bojonegoro 2015 yang sebesar Rp 2,9 triliun adalah lonjakan besar. Tetapi, dia memberi catatan, penggunaan anggarannya belum berimbang.

Dia menyebut lebih banyak porsi dalam APBD sebelumnya yang terserap untuk kebutuhan belanja gaji bupati, DPRD, dan pegawai negeri sipil yang sampai sebesar Rp 1 triliun. Jumlah itu, kata Miftah, lebih tinggi daripada daerah-daerah tetangganya.

Belum lagi, anggaran banyak terserap untuk kebutuhan perkantoran dan sebagainya, seperti pembangunan gedung pemerintah kabupaten sebesar Rp 68 miliar. Sementara, untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Bojonegoro hanya Rp 30 juta per tahun. "Ini memprihatinkan," katanya. (Baca berita sebelumnya: Hujan Semalam, Bojonegoro Banjir)

SUJATMIKO

Terpopuler
Geger, Menteri Jonan Damprat Direktur Air Asia
Air Asia QZ8501, Surat BMKG Ini Picu Jonan Marah
Korban Air Asia QZ8501 Ditemukan Duduk di Kursi
Air Asia Berani Tambah Jadwal Tanpa Izin, Kenapa?

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

9 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

25 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

55 hari lalu

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya