Seorang TNI AL berjaga saat ditenggelamkannya Kapal Ikan berbendera Vietnam di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal ini sesuai dengan instruksi Presiden, Jokowi untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengusulkan pembelian pesawat jet amfibi ke Presiden Joko Widodo. Menurut Putu, pesawat tersebut bisa membantu TNI mengatasi pencurian ikan oleh nelayan asing.
"Presiden sudah setuju. Nanti akan kami kembangkan lagi," kata Putu di Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca juga: TNI Minta Jokowi Beli Jet Amfibi)
Jet amfibi yang diinginkan Putu adalah jenis Beriev Be-200. Pesawat ini memiliki lambung seperti kapal, diproduksi oleh Irkut, Rusia. Karena menyandang nama amfibi, pesawat mampu mendarat dan lepas landas di permukaan air. Jet amfibi tersebut juga mampu menampung dan memuntahkan 12 ton air untuk memadamkan kebakaran.
Perusahaan Rusia, Irkut Corporation, pada 2005 pernah menawarkan jet amfibi Be-200 ke Indonesia. Wakil Presiden Marketing Irkut Vladimir Stakov sempat menyambangi Indonesia pada Juni 2005.
Ketika itu Vladimir menawarkan jet amfibi andalannya untuk misi SAR, intai jarak jauh, dan pemadaman kebakaran. Langkah Vladimir ini didorong oleh karena hampir tiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan pada musim kemarau. (Baca juga: Pendapat Mantan KSAU Soal Jet Amfibi)
Pemerintah tak merespons tawaran Irkut Corporation. Meski tak membeli, pemerintah tetap butuh bantuan jet amfibi buatan Rusia. Pada Maret 2014, contohnya, Indonesia menyewa sekitar 10 pesawat amfibi untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Riau.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
