TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (purnawirawan) Chappy Hakim meminta TNI melakukan kajian yang dalam terhadap rencana mereka membeli pesawat amfibi. Terlebih pesawat tersebut akan digunakan untuk memberantas pencurian ikan.
"Sebab pesawat amfibi lazim digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan," kata Chappy saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca juga: TNI Minta Jokowi Beli Jet Amfibi)
Jet amfibi, dia melanjutkan, membutuhkan permukaan air yang stabil untuk mendarat dan lepas landas. Sedangkan ombak laut Indonesia cenderung besar dan tak stabil.
Walhasil Chappy meminta TNI memikirkan masak-masak keinginan mereka membeli jet amfibi. Menurut dia, tim pengkaji TNI harus membuat pemetaan wilayah laut yang rawan jadi sasaran maling ikan. Setelah punya peta, tim pengkaji mulai memikirkan alat utama sistem persenjataan yang paling cocok. "Di situ akan terlihat apakah (jet amfibi) cocok dipakai," kata dia. (Baca juga: Kandidat KSAU Baru)
Rencana pembelian pesawat amfibi muncul ketika Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengaku sudah meminta alat utama sistem persenjataan tersebut ke Presiden Joko Widodo. Putu Dunia mengklaim bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui permintaan jet amfibi tersebut. Sebab pembelian pesawat terbang yang bisa tinggal landas dan mendarat di permukaan air itu diperuntukkan memberantas pencurian ikan.
Jet amfibi yang diusulkan TNI Angkatan Laut adalah jenis Be-200. Jet bikinan Irkut, Rusia, ini bisa mendarat di laut dengan karakteristik gelombang yang bisa diatasi. Namun pesawat jet ini lebih sering digunakan sebagai pemadam kebakaran karena bisa mengangkut bom air. Jika jadi membeli, Angkatan Udara ingin memodifikasi pesawat agar mampu membawa tim yang bisa menindak pelaku pencurian ikan.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
