Wakil Presdien Boediono menyematkan penghargaan pada lulusan terbaik Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (6/9). TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi proses perekrutan mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut dia, banyak masalah dalam perekrutan mahasiswa baru.
"Kami mengawasi soal kuota, aturan yang tidak adil, dan indikasi KKN," ujar Tjahjo ketika dihubungi, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Gamawan: Tak Ada Lagi Kekerasan di IPDN)
Siswa IPDN saat ini, kata Tjahjo, masih ada yang lolos tak sesuai kualifikasi. Siswa-siswa seperti itu akan terus dipantau. "Bagaimana bisa dia tidak masuk ranking, tapi bisa masuk?" ujarnya.
Untuk tahun 2015, Tjahjo menegaskan seleksi masuk akan diperketat, tak akan ada ruang untuk KKN. Ia mengatakan akan mengevaluasi beberapa persyaratan yang tak masuk akal, salah satunya tes keperawanan dan syarat fisik.
"Ketidakjelasan ini jangan sampai menjatuhkan mental, nama, dan harga diri calon mahasiswa IPDN," ujarnya.
Menurut dia, banyak calon mahasiswa tak lolos di tes fisik karena alasan yang tak adil. Misalnya, tinggi kurang atau dianggap tak perawan. "Padahal bisa saja dia atlet atau daerah tempat tinggalnya menuntut kerja keras," ujarnya. (Baca: Perekam Detik-detik Maut Semula Ingin Masuk IPDN)
