TEMPO.CO, Sidoarjo - Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala mengatakan perusahaan telah menyiapkan 13.237 berkas yang akan digunakan sebagai jaminan. Jaminan akan diberikan kepada pemerintah untuk kepastian pengucuran talangan ganti rugi bagi warga korban lumpur lapindo. “Sebanyak 13.237 berkas itu nominalnya Rp 3,3 triliun,” ujar Andi saat ditemui Tempo, Senin malam, 22 Desember 2014. (Baca: Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap')

Menurut Andi, berkas jaminan itu akan diberikan untuk memperjelas status ganti rugi yang sudah diselesaikan PT Minarak. Data yang dikumpulkan, kata Andi, terdiri dari sertifikat tanah yang bersertifikat, tanah miring, tanah petok, dan tanah yang terikat sumpah. “Supaya jelas siapa saja yang sudah selesai, siapa yang masih berjalan, dan siapa saja yang belum sama sekali,” ujar Andi. (Baca: Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu)

Mengenai kejelasan status ganti rugi ini, Andi mengatakan, PT Minarak telah bertemu dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam pertemuan itu dibahas teknis dan mekanisme penyerahan ganti rugi dan berkas jaminan. Saat ini PT Minarak, kata Andi, tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Jokowi mengenai proses ganti rugi. “Apa pun isi Keputusan Presiden itu, akan kami patuhi,” ujar Andi. (Baca: Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T)

Presiden Jokowi telah memutuskan akan memberi dana talangan kepada PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 781 miliar. Talangan itu akan digunakan untuk melunasi ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak. Dana talangan dari pemerintah itu diberi tenggat selama empat tahun. Apabila sampai tenggat itu belum dilunasi, maka aset yang dijadikan sebagai jaminan akan menjadi milik pemerintah pusat.

MOHAMMAD SYARRAFAH

Terpopuler
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'
'Obat', Kode Fuad Amin Rayu Penyidik KPK
Terungkap, Bapak dari Anak Jessica Iskandar
Hadapi Pencuri Ikan, Jokowi Andalkan Panglima Baru