TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pendidikan Amich Alhumami menyebutkan komite sekolah tak efektif mengawasi pengelolaan anggaran. Sebab, pemilihan anggota komite oleh sekolah rawan praktek nepotisme dengan memasukkan mantan guru atau kolega. "Pengawasan anggaran akhirnya penuh dengan aksi kongkalikong," katanya kepada Tempo, Jumat, 19 Desember 2014.
Menurut Amich, pengawasan dana pendidikan yang ideal ialah melibatkan orang tua siswa dan lembaga auditor independen. Sebab, orang tua siswa punya kepentingan agar fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya wajib diselenggarakan secara maksimal. Sedangkan lembaga auditor independen punya tanggung jawab untuk mengawasi penggunaan dana pendidikan secara akuntabel. (Baca: Pengadaan Buku K13, Menteri Anies Agar Lapor KPK)
Amich juga mendesak sekolah agar berani mengumumkan pengelolaan dana pendidikan secara rutin. Sebab, sekolah kini punya tanggung jawab besar mengurus beragam sektor pendanaan, seperti pembelian buku, alat laboratorium, honor guru, serta pembangunan dan perawatan gedung. Beragam variabel pendanaan itu yang ditengarai Amich sebagai celah penyimpangan dana pendidikan. "Bila dilaporkan secara rutin, sekolah tak lagi kerepotan saat pertanggungjawaban pada akhir tahun," ujarnya. (Baca: Ombudsman Surati Dinas Pendidikan DKI Soal Transparansi Anggaran)
Sebelumnya, sekolah negeri maupun swasta mulai mendeklarasikan gerakan antikorupsi. Aksi tersebut untuk mencegah dan menghilangkan praktek pungutan liar dalam mengelola sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun menyebut gerakan ini sebagai awal untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang transparan dan akuntabel, khususnya pada sektor pengelolaan anggaran.
Amich mengapresiasi gerakan tersebut karena sekolah mulai sadar pentingnya pendidikan antikorupsi. Kepala sekolah, guru, dan siswa mulai paham bahwa korupsi tak lagi menjadi gejala di lingkup pemerintahan saja, tapi telah merambah pada sektor pendidikan. Maka, korupsi sebagai patologi sosial harus diberantas dengan komitmen dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan sektor pendidikan. "Paling penting aksi nyata sekolah dengan berani transparan mengelola anggaran," ujarnya. (Baca: Potensi Korupsi Anggaran Pendidikan Dimulai dari Pengalokasian)
Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren
23 September 2022
Komisi VIII DPR Sepakat Perjuangkan Aspirasi Madrasah dan Pesantren
HNW meminta agar Pesantren menjadi Direktorat Jenderal, serta proporsionalitas anggaran bagi madrasah swasta, evaluasi sistem pengangkatan guru madrasah, sosialisasi UU Pesantren, dan realisasi Dana Abadi Pesantren.
