TEMPO.CO, Yogyakarta - Rektor Universitas Gadjah Mada, Dwikorita Karnawati memprotes penggerudukan acara pemutaran film "Senyap" yang diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sintesa di kampus Fisipol UGM pada Rabu malam, 17 Desember 2014.

Dia menyesalkan sikap kepolisian yang tidak responsif dengan mengamankan acara itu dari ancaman intimidasi. "Mencederai prinsip kebebasan mimbar akademik," kata Dwikorita kepada wartawan di Grha Sabha Pramana pada Jumat, 19 Desember 2014.

Dwikorita mendesak intimidasi dan penggerudukan yang menyebabkan penghentian acara di tengah jalan itu segera ditindak secara hukum. Dia berpendapat negara harus hadir ketika ada warga negara terancam hak-hak konstitusionalnya. "Kalau siapapun bisa mudah diintimidasi, apa artinya keberadaan negara," kata dia.

Kasus in, menurut Dwikorita, perlu mendapatkan perhatian aparat hukum karena secara legal tidak ada yang salah di acara itu. Diskusi dan pemutaran film "Senyap" di Fisipol UGM bermaksud menguatkan kualitas intelektual mahasiswa dalam menganalisis sejarah politik. "Penegakan hukum akan terbalik-balik kalau terus mengalah pada teror, ancaman dan intimidasi," kata Dwikorita.

Sebelumnya, acara pemutaran film "Senyap" di pelataran Gedung BG kampus Fisipol UGM digeruduk oleh 20-an masa yang mayoritas memakai helm dan menutupi wajahnya dengan kain. Akibatnya, acara yang sedianya berakhir pada Pukul 22.00 Rabu malam lalu harus berhenti dua jam sebelumnya.

Pemutaran film "Senyap" rencananya dilangsungkan dua kali dan diakhiri diskusi. Tapi, baru berjalan satu kali pemutaran, massa datang. Sebelumnya, acara pemutaran film "Senyap" sudah berlangsung dua kali di Fisipol UGM pada awal pekan ini.

Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto menambahkan sejak Pukul 13.00 WIB pada Rabu lalu ancaman terhadap acara itu sudah muncul. Pihak Kepolisian Daerah DIY secara lisan juga menyarankan acara itu dibatalkan karena ada ancaman kekerasan. "Pada Rabu malam, selain ada massa masuk Fisipol, banyak orang bergerombol di sekitar kampus," kata dia.

Erwan menyesalkan kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi di kampusnya. Dia mengaku akan menggalang dukungan dari kampus-kampus lain yang mengalami nasib serupa seperti ISI Yogyakarta, Universitas Brawijaya dan lainnya. "Secara kolektif kami akan menggalang dukungan untuk menghadapi teror," kata dia.

Menurut Erwan, pembubaran acara LPM Sintesa tidak beralasan karena pemutaran film "Senyap" juga menjadi agenda Komnas HAM untuk mengedukasi publik mengenai sejarah kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Karena itu lembaga akademik tidak bisa menyerah pada aksi intimidasi ke forum-forum ilmiah. "Acara itu jelas bukan untuk menyebarkan faham komunisme," kata Erwan.

Dia mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Erwan berharap Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang juga mantan Rektor UGM, menyampaikan insiden ini ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Di UGM sudah tiga kali ada acara dibubarkan dengan cara intimidasi, selain kemarin, ada kasus diskusi Max Lane dan Irshad Manji beberapa tahun lalu, ini tidak bisa dibiarkan berlanjut," kata dia.

Menurut Erwan, kasus seperti ini bisa menjadi preseden buruk bagi komunitas sipil dan akademik di Indonesia. Setiap kali mengeluarkan pemikiran yang berbeda, maka kelompok penentangnya memakai leluasa memakai cara intimidasi untuk merespon. "Kami sedang memikirkan cara melembagakan model dialog dalam mengelola perbedaan di publik," kata Erwan.

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya