TEMPO.CO, Kediri - Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar melarang jajarannya membeli buah impor untuk jamuan rapat dan kedinasan. Larangan ini bertujuan membantu petani dan pedagang buah lokal di Kediri.
Abubakar mengatakan larangan tersebut sudah dipublikasikan ke seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat kelurahan. Mereka dilarang membeli buah-buahan impor yang selama ini menjadi langganan kantor sebagai jamuan rapat dan tamu dinas. "Larangan ini untuk wilayah Kota Kediri saja," kata Abubakar, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: Rupiah Melemah, Buah Lokal Laris Manis)
Wali kota yang diusung Partai Amanat Nasional ini mengatakan kebutuhan belanja buah-buahan cukup besar dan pembelian buah impor kerap dilakukan jajarannya. Soalnya, buah impor dianggap lebih menarik dan pantas dijadikan jamuan untuk kegiatan rapat dan tamu. Karena itu, anggaran belanja dinas pun cukup besar karena harga buah impor cukup mahal.
Abubakar berharap penghentian pembelian buah impor ini bisa menaikkan kembali penjualan buah lokal yang menjadi tulang punggung sebagian masyarakat Kediri. Selain petani, warga yang bekerja sebagai pedagang buah lokal di pinggir jalan diharapkan bisa terbantu. "Buah lokal juga tak mengandung parafin dan lebih fresh," katanya. (Baca: Mentan: Buah Impor Hanya Kuasai Pasar Modern)
Kebijakan ini langsung menuai reaksi beragam dari masyarakat, khususnya pedagang buah. Sejumlah pedagang buah impor merasa sangat dirugikan karena selama ini sebagian besar pelanggan mereka adalah pegawai pemerintah. Pembelian oleh instansi pemerintah lebih rutin dan stabil karena sudah dianggarkan setiap tahun. "Kalau pembeli masyarakat kan tergantung keuangan mereka," kata Yudi Amanto, pedagang buah impor di pasar grosir Ngronggo, Kediri.
Pelarangan pembelian buah impor ini, kata Yudi, bisa menurunkan omzet pedagang buah impor hingga 60 persen. Dia berharap pemerintah memberikan solusi agar tak memukul usaha para pengepul dan pengecer buah impor kecil yang cukup banyak. (Baca juga: Buah Impor Dilarang di Banyuwangi)
