Presiden Jokowi berbicara saat pertemuan bilateral dengan Presiden Barack Obama di Beijing, Cina, 10 November 2014. MANDEL NGAN/AFP/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan telah diminta Presiden Joko Widodo mengkoordinasi empat kementerian untuk membangun, memperbaiki, dan mengelola wilayah perbatasan. (Baca; Modus Malaysia Kuasai Desa di Perbatasan Indonesia.)
"Selama ini anggaran perbatasan dikelola 27 kementerian dan lembaga, tapi tidak jadi apa-apa. Beliau kemudian mengambil kebijakan agar dikelola sedikit kementerian," kata Tedjo setelah mengikuti rapat kabinet di Kantor Presiden, Rabu, 17 Desember 2014.
Menurut Tedjo, empat kementerian yang akan mengelola masalah perbatasan adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perhubungan. "Mereka bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam mengelola perbatasan," ujarnya. (Baca: Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik.)
Selain koordinasi empat kementerian, Tedjo juga akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memperkuat Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tedjo berharap badan itu bisa membuat sebuah rencana utama ihwal pembangunan perbatasan. "Jadi, setiap kementerian tidak lagi membuat masterplan perbatasan sendiri-sendiri," ucapnya.
