Anggota DPR Ruhut Sitompul (kanan) dan Melani Leimena Suharli, melambaikan tangan usai Sidang Paripurna terakhir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 30 September 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan wacana penjualan gedung Badan Usaha Milik Negara yang digulirkan Menteri BUMN Rini Soemarno bakal terbentur persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dia meminta Menteri Rini mempertimbangkan cara lain menjawab keluhan Kementerian BUMN.
"Disetujui DPR atau tidak, itu bukan perkara mudah," katanya saat dihubungi Tempo, Rabu, 17 Desember 2014.
Menurut Ruhut, pemerintah tak bisa meniru Orde Baru. Ketika itu, kata dia, pemerintah dengan mudah menjual aset tanpa melewati diskusi di DPR. Meski menolak meminta Menteri Rini memikirkan cara lain untuk mengefisiensikan Kementerian BUMN, Ruhut enggan melemparkan solusi lain. (Baca juga: Kantor Menteri BUMN Dijual, DPR Ajukan Hak Angket)
Menteri Rini berencana menjual gedung Kementerian BUMN dengan alasan melebihi kebutuhan Kementerian BUMN. Dia menilai gedung tersebut terlalu besar bagi Kementerian yang hanya punya 250 pegawai. Selain itu, ia merasa keberatan karena gedung 21 lantai ini membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan. (Baca juga: Jual Kantor, Menteri BUMN Butuh Uang atau Gedung?)
Gedung BUMN tersebut bakal dijual Menteri Rini kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengklaim sudah menjajaki rencana penjualan ini dengan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Setelah gedung kementeriannya terjual, Menteri Rini berencana menyewa gedung yang relatif kecil untuk berkantor atau nebeng di salah satu gedung milik BUMN. (Baca juga: Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak keras rencana penjualan gedung Kementerian BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, itu. Menurut dia, penekanan biaya operasional Kementerian BUMN dengan menjual gedung justru merupakan cara yang keliru.
