KPK Geledah Kantor Dirjen Planologi Kemenhut  

Reporter

Editor

Anton William

Selasa, 16 Desember 2014 16:08 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan. Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan penggeledahan terkait dengan tersangka bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala. "Penggeledahan terkait dengan tindak pidana korupsi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor," ujar Johan di kantornya, Selasa, 16 Desember 2014.

Penggeledahan tersebut dimulai sejak pagi tadi. "Hingga kini masih berlangsung," ujar Johan. (Baca juga: KPK Kaji Peran Kemenhut dalam Kasus Suap Hutan)

Pada November lalu, KPK memeriksa Dirjen Planologi Bambang Soepijanto sebagai saksi untuk Cahyadi Kumala. Penyidik komisi antirasuah juga memeriksa bekas Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan--kini Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menuturkan penyidik memeriksa keduanya karena jabatan mereka ada kaitannya dengan pengungkapan kasus tersebut. "Tujuannya, agar dapat ditemukan data yang valid guna menemukan ada-tidaknya unsur korupsi dalam bentuk penyelewengan jabatan," ujar Busyro ketika dihubungi, kemarin. (Baca juga: Periksa Ketua MPR, KPK Belum Singgung Soal Sua)

Kasus yang membelit Cahyadi ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait dengan alih lahan itu, yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Rachmat Yasin serta Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor nonaktif M. Zairin. Keduanya kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Dua pekan lalu, Rachmat divonis 5,5 tahun penjara.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Tempo, proses perizinan alih fungsi lahan milik Cahyadi mandek lantaran sebagian lahan sudah dimintakan izin oleh dua perusahaan lain, yakni PT Semindo dan PT Indocement. Walhasil, Bukit Jonggol hanya bisa mengajukan alih fungsi seluas 1.668 hektare. Namun perusahaan itu tetap ngotot meminta 2.754 hektare.

Belakangan, Rachmat Yasin sebagai Bupati Bogor meminta Zairin berkonsultasi dengan Bambang dan difasilitasi pegawai Bukit Jonggol, Dodi Supriadi, pada awal November 2013. Saat Zairin tiba di kantor Bambang, Dodi bersama tangan kanan Cahyadi, F.X. Yohan Yap, sudah ada di sana. Dodi bersama Zairin masuk ke ruangan Bambang. Sedangkan Yohan menunggu di ruang tunggu.

Setelah memperkenalkan diri ke Bambang, Zairin menyampaikan sudah ada PT Indocement dan PT Semindo yang telah mengantongi izin tambang di sebagian lahan yang diajukan Bukit Jonggol. Mendengar itu, Bambang menanggapi dengan nada marah. "Daerah jangan ikut ngatur, ya, karena ini kewenangan pusat. Kami mau ngasih ke PT A, PT B, PT C, itu ya gimana pusat putusannya," ujar Zairin menirukan ucapan Bambang.

LINDA TRIANITA



Terpopuler:
Begini Akhir Teror Penyanderaan di Australia
Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok
Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia
Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam
Nama Mahfud Md. disebut-sebut dalam Kasus Akil

Berita terkait

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

2 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

18 jam lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

21 jam lalu

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

Zulhas menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulhas Prediksi Harga Bawang Merah Turun dalam Waktu Sepekan

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulhas Prediksi Harga Bawang Merah Turun dalam Waktu Sepekan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yakin harga bawang merah akan kembali normal dalam kurun waktu seminggu ke depan.

Baca Selengkapnya

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

2 hari lalu

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Bagaimana posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju selanjutnya?

Baca Selengkapnya

Bawang Merah Rp 80 Ribu, Menteri Zulhas: Gara-gara Lebaran

2 hari lalu

Bawang Merah Rp 80 Ribu, Menteri Zulhas: Gara-gara Lebaran

Harga bawang merah naik hingga Rp 80 ribu per kilogram. Menteri Zulhas bilang gara-gara lebaran.

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Pembatasan Barang Impor untuk Melindungi Konsumen

3 hari lalu

Zulhas Sebut Pembatasan Barang Impor untuk Melindungi Konsumen

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap latar belakang aturan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Hari Konsumen Nasional, Menteri Zulhas: Pengusaha Jangan Curang

3 hari lalu

Hari Konsumen Nasional, Menteri Zulhas: Pengusaha Jangan Curang

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas meminta para pengusaha tidak curang.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

3 hari lalu

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo untuk Bahas Koalisi Lanjutan setelah Penetapan KPU

Partai NasDem dan PPP santer dirumorkan akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya