Sejumlah pekerja menyiapkan peralatan pada Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Poros Muda Partai Golongan Karya meminta kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie menggelar rekonsiliasi untuk menyelesaikan dualisme kepengurusan. Permintaan Poros Muda disampaikan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menolak mengesahkan hasil Munas Bali atau Munas Jakarta. (Baca: Menteri Laoly Tolak Sahkan Kepengurusan Golkar)
“Menkumham meminta Golkar menyelesaikan terlebih dulu konflik dualisme kepengurusan,” kata juru bicara Poros Muda Golkar, Andi Sinulingga, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca: Jika Kalah, Golkar Kubu Agung ke PTUN)
Tanpa ada rekonsilisasi dari kedua kubu, menurut Andi, kepercayaan publik terhadap Golkar akan terus merosot. Dia khawatir tergerusnya kepercayaan publik akan berimbas pada suara Golkar dalam Pemilu 2019. Menurut dia, rekonsiliasi bisa diselenggarakan oleh kedua belah pihak. “Yang penting punya keinginan sama untuk menyelesaikan kisruh,” ujarnya. (Baca: Jelang Putusan Menteri Hukum, Kantor Golkar Sepi)
Dia menuturkan rekonsiliasi bisa dijembatani oleh tokoh senior yang kredibel, konsisten, dan tidak punya konflik kepentingan. Menurut Andi, anak-anak muda Golkar juga bisa memaksa kader senior segera berdamai. “Tokoh tua tak boleh mewariskan konflik kepada anak-anak muda Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan dua kubu Partai Golkar yang tengah berseteru. "Setelah kami pertimbangkan dari aspek yuridis dua kelompok ini, kami menyimpulkan bahwa masih ada perselisihan yang seharusnya Kemenkumham tak bisa mengintervensi," kata Laoly. (Baca: Agung Mau Islah dengan Ical Asal...)
Menurut Laoly, keputusan tersebut diambil setelah Kementerian mengkaji berkas kepengurusan yang diajukan kedua kubu pada Senin pekan lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Menteri Hukum dan HAM harus mengumumkan pengesahan kepengurusan maksimal tujuh hari setelah menerima berkas pendaftarannya.
