Yogya Tanggung Biaya Seragam dan Sepatu Siswa  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 16 Desember 2014 07:10 WIB

Ratusan pengunjung memadati stan pendidikan tinggi negara eropa saat pembukaan Pameran Pendidikan Tinggi Eropa atau European Higher Education Fair (EHEF) di Balai Kartini, Jakarta, 8 November 2014. Tempo/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta, Suryatmi, menuturkan program Jaminan Pendidikan Daerah itu sudah melingkupi seluruh jenjang pendidikan, dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas/kejuruan. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta.

Misalnya, untuk sekolah dasar negeri, tahun ini setiap siswa berhak mendapat anggaran Rp 700 ribu. Sedangkan siswa SD swasta mendapat Rp 1,7 juta. Jumlah siswa SD pemegang KMS di Kota Yogya, baik negeri maupun swasta, berkisar 6.000 lebih siswa. (Baca: Jusuf Kalla Tegaskan Kurikulum 2013 Tidak Dicabut)

Sedangkan untuk siswa SMP negeri, tiap anak pemegang KMS mendapat dana JPD per tahun Rp 800 ribu. Sedangkan tiap siswa kurang mampu di SMP swasta mendapat JPD per tahun Rp 2,5 juta.

Jumlah bantuan bagi tingkat SMA/SMK lebih tinggi lagi. Tiap siswa dari SMA negeri mendapat JPD per tahun sebesar Rp 3 juta, sedangkan siswa SMA dari sekolah swasta mendapat Rp 3,5 juta.

Suryatmi menegaskan keseluruhan dana itu diberikan sebagai penutup iuran personal, di luar dua iuran operasional dan iuran investasi (uang gedung). (Baca: Konsep Baru Kurikulum 2013 Rampung Akhir Tahun.) Dana operasional selama ini sudah ditalangi melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan iuran gedung, khususnya SMA dan SMK, tahun depan diajukan untuk dibiayai Pemerintah Kota Yogya melalui APBD 2015.

"Jadi kebutuhan pribadi siswa, seperti seragam sampai sepatu, sudah ter-cover lewat JPD itu," kata Suryatmi.

Diakui Suryatmi, ada tantangan utama dari program JPD ini, yakni bergantung pada kesadaran siswa atau orang tuanya apakah mau mengajukan diri sebagai penerima KMS. "Kadang orang tua dan siswa sendiri gengsi jika dianggap miskin karena memegang KMS, makanya tak mengajukan diri, padahal butuh," kata Suryatmi.

PRIBADI WICAKSONO








Baca juga:
Jelang Perayaan Natal, Cemara Hias Laris Manis
Kolam Raksasa Pada Sumber Longsor Banjarnegara
Alasan Gede Pasek Tantang SBY di Kongres Demokrat
Cleanaction Ajak Warga Bandung Pilah Sampah

Berita terkait

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

51 hari lalu

BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan

Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

5 Maret 2024

JPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan

JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.

Baca Selengkapnya

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

24 Januari 2024

Janji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan

Baca Selengkapnya

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

16 Januari 2024

Jokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi

Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

16 Januari 2024

Jokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat

Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

17 Agustus 2023

Untuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?

Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.

Baca Selengkapnya

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

3 Juni 2023

FSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah

Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.

Baca Selengkapnya

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

6 April 2023

MWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal

Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.

Baca Selengkapnya

Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

5 Desember 2022

Bangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa

Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.

Baca Selengkapnya

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

1 Desember 2022

APBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil

Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Baca Selengkapnya