Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tempo/Anggrita Cahyaningtyas
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Sebagai provinsi kepulauan, Bangka Belitung ternyata sulit mengembangkan sektor kelautan dan perikanan. Kontribusi dari sektor tersebut sangat minim bagi pendapatan daerah. Padahal 80 persen wilayah Bangka Belitung adalah lautan.
Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan banyak kendala dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, sehingga pihaknya merasa butuh bantuan pemerintah pusat. "Kami minta Kementerian Kelautan dan Perikanan menyetujui sertifikasi perikanan di Bangka Belitung sendiri," ujar Rustam kepada Tempo, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: Lempah Kuning Belitung Diusulkan Menu Nusantara)
Menurut Rustam, sertifikasi perikanan di Tanjung Pinang membuat Bangka Belitung kehilangan hak sebagai daerah penghasil. "Berapa jumlah hasil tangkapan ikan di Bangka Belitung susah untuk dideteksi. Hasil yang dibawa ke tempat pelelangan ikan (TPI) di beberapa daerah adalah sisa," tuturnya.
Selain terkendala sertifikasi perikanan, maraknya aktivitas tambang laut juga membuat sektor perikanan dan kelautan susah ditingkatkan. "Untuk itu, saya mendukung Bupati Belitung mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, karena kalau di Pulau Bangka susah dengan maraknya tambang laut," katanya.
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
6 hari lalu
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
