Dirut Garuda Indonesia, Emirsyah Satar (kiri), menerima penghargaan dari Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja (kanan), pada acara Festival Anti Korupsi di UGM, Yogyakarta, 9 Desember 2014. Garuda Indonesia memenangkan penghargaan Kategori BUMN dengan UPG terbaik tahun 2014. ANTARA/Noveradika
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan membuka cabang di Sumatera pada 2015. Ruhut pun berharap rencana untuk membuka cabang ini tidak menjadikan KPK melakukan blunder atau kekeliruan.
"Saya setuju-setuju saja. Tapi KPK harus bekerja bersungguh-sungguh agar tidak terjadi character assassination," ujar Ruhut ketika dihubungi, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: Buka Cabang, Ruhut Minta Masyarakat Bantu KPK)
Politikus asal Sumatera Utara ini mengingatkan semangat lahirnya KPK karena tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, menurun. Karena itu, KPK menjadi tumpuan utama dalam memberantas korupsi.
Terbukti, kata Ruhut, KPK tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyidikan selama menangani perkara atau dibebaskan di tingkat sidang. (Baca: KPK Kecewa Rekening Gendut Gubernur, Kenapa?)
Karena itu, Ruhut mewanti-wanti kepada seluruh pimpinan komisi antirasuah itu untuk berhati-hati dalam memilih pimpinan di daerah. "Yang milih pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ini yang jadi kendala," ujar Ruhut. Selama ini, para pimpinan pusat dipilih oleh Komisi Hukum DPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan KPK akan membuka sebuah kantor cabang di Sumatera pada 2015. KPK cabang Sumatera ini akan menjadi kantor uji coba.
Bila berhasil, KPK menargetkan memiliki lima kantor cabang di seluruh Indonesia dalam sepuluh tahun ke depan. Bambang beralasan, pembukaan cabang ini untuk berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dan edukasi antikorupsi.
