Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO,Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan masyarakat dalam kaitan dengan rencana pembukaan cabang komisi antirasuah di Sumatera. "Libatkan masyarakat seperti untuk pembangunan gedung dulu," kata Ruhut ketika dihubungi, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: KPK Kecewa Rekening Gendut Gubernur, Kenapa?)
Ruhut menilai rencana komisi antirasuah membuka kantor cabang memang tidak mudah terlaksana. Ruhut mencontohkan, saat KPK mengajukan anggaran untuk membangun gedung baru, Komisi Hukum DPR menolak. "Dulu mereka ngotot bertanya, 'Untuk apa buat gedung?KPK kan sementara (ad hoc).'" (Baca: Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB)
Karena itu, kata Ruhut, masyarakat harus membantu KPK meyakinkan anggota DPR agar menyetujui rencana membuka kantor cabang ini. Ruhut juga berpesan kepada KPK agar memastikan bahwa orang-orang yang bertugas di cabang nanti berkualitas baik. KPK, Ruhut melanjutkan, juga harus memikirkan mekanisme pemilihan kepala cabang, apakah dipilih oleh DPR pusat atau DPRD.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan KPK akan membuka kantor cabang di Sumatera pada 2015. KPK cabang Sumatera ini akan menjadi kantor uji coba. Bila berhasil, KPK menargetkan memiliki lima kantor cabang di seluruh Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Bambang beralasan, pembukaan cabang ini untuk berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dan edukasi antikorupsi.
