Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Presiden PKS Anis Matta, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung dan Ketum PPP Suryadharma Ali, menggelar acara syukuran Koalisi Merah Putih di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014. Syukuran ini diadakan setelah KMP berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik Fisipol UGM Ari Dwipayana mengatakan konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar tidak akan mudah padam dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai legalitas pengurusnya. Menurut Ari, perpecahan internal kedua partai itu bisa berkepanjangan dan punya efek berantai. "Kemungkinan besar pihak yang kecewa akan maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga Mahkamah Agung dan ini efeknya berantai di pusat hingga daerah," katanya di Yogyakarta, Ahad, 14 Desember 2014. (Cara Ical Bujuk Laoly Tak Sahkan Kabinet Agung )
Proses perebutan legalitas antara dua kubu kepengurusan di PPP dan Partai Golkar itu juga akan berimbas pada konflik legitimasi di pusat dan daerah. Menurut Ari, perebutan legalitas itu akan segera diikuti dengan pembelahan fraksi keduanya di DPR RI. "Akan muncul dualisme pengakuan fraksinya di DPR, peran dua partai ini di DPR akan tak maksimal," katanya.
Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet ke banyak daerah. Risiko paling besar ialah dualisme mengenai penentuan calon kepala daerah yang didukung oleh kedua partai itu saat mengikuti Pilkada serentak di 2015. "Apalagi kalau DPD di provinsi juga ikut-ikutan terbelah," kata Ari. (Islah Golkar, Apa Tawaran Kubu Agung Laksono?)
Perubahan sikap DPP Golkar yang menyatakan mendukung Perpu Pilkada juga bisa menambah masalah. Sikap ini memang akan memperbaiki citra partai itu di depan publik. Tapi dukungan itu juga berisiko memperburuk konsolidasi Koalisi Pendukung Prabowo di pusat hingga daerah.
Dalam isu Pilkada, menurut Ari, sebagian partai di Koalisi Pendukung Prabowo memang mengalami dilema. Ari menilai partai-partai di koalisi itu terjebak pada dua pilihan antara mempertahankan citra di depan publik dan menjaga soliditas. "Kalau mendukung Perpu pilkada, mereka juga akan berhadapan dengan elite-elite di daerah yang selama ini berkepentingan dengan Pilkada DPRD," katanya. (Kubu Agung Janji Angkat Kader Golkar yang Dipecat)
Namun, Ari menilai soliditas Koalisi Pendukung Prabowo belum tentu akan melemah dalam jangka panjang. Soliditas koalisi ini mengalami penguatan dan pelemahan bergantung pada isu politik yang sedang berkembang. "Dalam isu Perpu Pilkada, peran SBY besar dan bisa membelah koalisi," kata Ari.
Meskipun demikian, dia menambahkan, saat Pilkada langsung benar-benar berjalan, konsolidasi Koalisi Prabowo berpeluang kembali menguat. Kebutuhan untuk menguatkan aliansi pemenangan Pilkada bisa memulihkan soliditasnya. Namun, koalisi ini pasti mendapatkan tantangan untuk menjelaskan ke konstituennya mengenai inkonsistensi sikap sebagian anggotanya soal Perpu Pilkada.
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
16 hari lalu
Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo
Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.
