Puluhan helikopter Apache AH 64 buatan Amerika Serikat melakukan flying pass bersamaan dengan sejumlah KRI yang juga melakukan sailing pass di perairan Surabaya saat Defile Alutsista di puncak HUT TNI ke 69 di Dermaga Ujung, Surabaya, 7 Oktober 2014. HUT TNI tahun ini melibatkan 20 ribu prajurit TNI. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kemananan mendesak Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit atas dugaan penyimpangan dalam pembelian peralatan multiple launch rocket system dari Avibras Industria Aerospacial asal Brasil untuk TNI Angkatan Darat pada 2012. (TNI Ogah Diperiksa KPK)
Juru bicara Koalisi, Wahyudi Djafar, mengatakan, dalam proses pengadaan peluncur roket itu diduga telah terjadi pelanggaran. Dugaan ini muncul karena pengadaan dilakukan secara tidak transparan lantaran tidak mencantumkan kriteria kebutuhan di dalam dokumen pengadaan. (Jenderal Moeldoko: Tak Ada Korupsi di TNI)
"Di dalam proses itu juga melanggar peraturan presiden tentang pengadaaan barang dan jasa," kata Wahyudi saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya, Jumat, 12 Desember 2014.
Wahyudi juga mengatakan pengadaan alat tempur itu mengabaikan surat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Di dalam surat itu, kata Wahyudi, Inspektorat menduga ada pelanggaran dalam keputusan penunjukan langsung Avibras. Padahal, sebelumnya ada tiga perusahaan internasional yang mendaftar sebagai peserta tender, yaitu Roketsan Missilies Industries dari Turki, Rosobronexport dari Rusia, dan Avibras Industria Aerospacial dari Brasil. (Jenderal Djaja Suparman Divonis 4 Tahun Penjara)
"Dari proses tender yang tidak transparan diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,6 triliun, dan juga spek yang dibutuhkan tidak sesuai rekomendasi Inspektorat," kata Wahyudi. "Dari total anggaran, mencapai Rp 5 triliun."
Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mengusut dan mengaudit proses pembelian alat tempur saat Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Purnomo Yusgiantoro itu. (KPK Minta Akses untuk Audit Proyek Alutsista TNI
"Ini harus dipertanggungjawabkan, dari pemerintahan rezim terdahulu," ujarnya. "Agar kejadian serupa tidak terjadi, apalagi alokasi dana pertahanan itu paling banyak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."
