Pengadaan Buku K13, Menteri Anies Agar Lapor KPK
Kamis, 11 Desember 2014 05:42 WIB
Petugas perpustakaan menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di hari pertama tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Guru Seluruh Indonesia Retno Listyarti menengarai banyak korupsi dalam pengadaan buku Kurikulum 2013. Maka, Retno meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk penyelidikan. "Dananya melebihi Hambalang, sekitar Rp 3,8 triliun. Banyak yang bodong di sini," kata Retno saat dihubungi Tempo , Rabu, 10 Desember 2014. (Baca: Kejaksaan Selidiki Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Jember) Dana sebanyak Rp 3,8 triliun itu terdiri atas pengadaan buku Rp 2,5 triliun dan pelatihan guru Rp 1,3 triliun. Sedangkan dana Hambalang, kata Retno, hanya menelan biaya Rp 1,2 triliun. Retno berujar bahwa indikasi korupsi tampak dari perbedaan silabus dan buku kurikulum yang telah dicetak. (Vaca: ICW Minta Kurikulum 2013 Dihentikan Total.) Dengan demikian menyebabkan silabus harus dirombak ulang karena tidak sesuai dengan urutan materi buku. Artinya, buku dicetak dulu sebelum susunan silabus rampung. "Kacau itu, antara silabus dan bukunya tidak nyambung. Artinya, kan, dibuat asal-asalan," ujarnya. (Baca: Anies Stop Kurikulum 2013, Nuh Ogah Disalahkan.) Menurut Retno, pencetakan buku Kurikulum 2013 harus segera dihentikan. Sebab, pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semakin besar bila pencetakan dilanjutkan. Retno juga meminta Anies untuk menghentikan Kurikulum 2013 secara nasional. "Karena akan membingungkan ada dua kurikulum yang berbeda berjalan bersamaan, meskipun tidak dalam satu sekolah."DEWI SUCI RAHAYU
Terpopuler:Gubernur FPI Akhirnya Punya Kantor, Dimana? Sopir Jadi Pelaku, Blue Bird: Kami Tak Terlibat YLKI: Kejahatan di Taksi karena Persaingan Ahok Tolak Usulan Kedua PT Jakarta Monorail Taksi untuk Merampok Pernah Dilaporkan ke Polisi
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
2 jam lalu
Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
3 jam lalu
Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
5 jam lalu
Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa
Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
8 jam lalu
Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
1 hari lalu
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca Selengkapnya
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
1 hari lalu
Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca Selengkapnya
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca Selengkapnya
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
1 hari lalu
Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca Selengkapnya
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
1 hari lalu
Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca Selengkapnya
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
1 hari lalu
Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
50 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu