Bahan pembuat minuman keras oplosan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Subang - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Subang, Jawa Barat, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Subang agar segera membuat peraturan daerah tentang larangan peredaran minuman keras. (Kenali Tanda Bahaya Miras Oplosan)
"Untuk mengantisipasi banyaknya kematian akibat mengkonsumsi minuman keras yang belakangan marak di sejumlah daerah," kata Ketua MUI Kabupaten Subang KH Musa Mattaqien saat ditemui Tempo di sela pemusnahan ribuan botol minuman keras dan narkoba di halaman kantor Bupati Subang, Rabu, 10 Desember 2014. (Ini Kata Sandi untuk Beli Miras Oplosan di Bogor)
Ia menjelaskan, beberapa tahun lalu sebetulnya Subang telah memiliki "perda miras". Tapi, kata dia, perda ini dibatalkan Mahkamah Agung lantaran ada sejumlah pihak yang memprotes dengan mengajukan peninjauan kembali ke MA. "Terus terang saat itu MUI lengah," ujar Musa. (Pesta Minuman Keras di Depan Masjid Digerebek)
Ia menyebut para pemilik warung remang-remang di wilayah jalur utama Pantai Utara Jawa sebagai pihak yang mengajukan protes dan peninjauan kembali ke MA. "Sekarang, ketika banyak korban karena mengkonsumsi minuman keras, baru semua bilang butuh payung hukum untuk melindungi generasi muda." (Korban Miras, Aher Sebut Akibat Kebodohan Warganya)
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Subang Ajun Komisaris Besa Harry Kurniawan mengaku "gagap" karena tak ada perda tentang minuman keras. "Kami agak sungkan ketika akan bertindak," ujar Harry. Sebab, tak ada payung hukum khusus yang mengatur soal larangan peredaran minuman keras. (Hadang Miras Oplosan, Ahok Ingat Al Capone)
Ketua DPRD Subang Benny Rudiono sepakat dengan MUI. "Kami akan segera membahasnya bersama eksekutif," tutur Beny. Begitu pula Bupati Subang Ojang Sohandi. "Demi keselamatan dan masa depan generasi muda, perda miras segera dibuat lagi," ujar Ojang.
Ojang membenarkan adanya perda tentang miras dulu. Dia mengatakan perda ini dibatalkan Mahkamah Agung dalam proses peninjauan kembali. "Terus terang, kami kaget. Dan sekarang, semua pihak minta payung hukum untuk memberantas peredaran minuman keras yang makin masif. Harus diperjuangkan lagi," ujarnya.
