Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di rumah dinas gubernur, Jakarta, 22 Oktober 2014. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadikan Jakarta bebas macet dan banjir sebagai salah satu program unggulan. Janji saat masih berduet dengan Jokowi itu masih bergulir ketika ia dilantik menggantikan Jokowi yang sudah menjadi Presiden.
"Supaya masyarakat Jakarta mendukung dia, Ahok harus membuktikan Jakarta bebas banjir dan macet," kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, kepada Tempo, Ahad, 7 Desember 2014. (Baca: Ahok Mengajak Warga Jakarta Rajin Berolahraga)
Ahok pertama kali harus melakukan evaluasi terhadap program pengendalian banjir yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila ada penyimpangan, Ahok dapat segera melakukan 'beres-beres'. "Supaya program pengendalian banjir tak hanya sekadar sebagai janji politik saja," kata Siti. (Baca: Dewan DKI Jakarta Kebut Rampungkan RAPBD 2015)
Evaluasi juga harus dilakukan pada program pemerintah dalam mengatasi kemacetan. Siti menyarankan Ahok segera mencari solusi permanen untuk mengatasi kemacetan. "Program yang sudah ada dievaluasi, lalu segera cari colusi," kata dia.
Ahok juga diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kartu-kartu yang ada selama Jokowi menjadi orang nomor satu di Jakarta. "Sejauh mana kartu mampu menyejahterakan masyarakat dan apa saja kendala di lapangan maupun kendala ke depan harus segera dirumuskan," kata dia. (Baca: Ahok Wajibkan Taksi Pasang GPS, Polisi Terbantu)
Kepemimpinan Ahok akan dianggap berhasil jika masyarakat merasakan perubahan di Jakarta. Ahok membutuhkan kerja birokrat yang prima untuk mewujudkan hal itu. "Makanya reformasi birokrasi jadi penting," kata Siti.
