Juru bicara komite konvensi partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) didampingi anggota Komite Konvesi Partai Demokrat Didi Irawadi (kanan) memberikan keterangan pers usai rapat Tim Konvensi kandidat Capres Partai Demokrat di Jakarta, Senin (19/8). ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO,Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan partainya merasa kecewa dengan salah satu keputusan Musyawarah Nasional Partai Golkar versi Aburizal Bakrie, yang menolak peraturan pemerintah penggganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah langsung.
Menurut Didi, kesepakatan yang diteken Aburizal dan ketua umum partai-partai pendukung Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyetujui perpu itu harus dijalankan.
"Tidak boleh diingkari," kata Irawadi. Didi mengatakan kesepakatan ini semestinya tidak diteken Aburizal cs demi kepentingan politik sesaat kala itu, yakni pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kepentingan bangsa ke depan lebih berarti dari kepentingan sesaat." Didi mengatakan partainya tetap ingin mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sepuluh perbaikan seperti yang tertuang dalam perpu tersebut. (Baca: Perpu Pilkada, 'Tak Ada Koalisi Permalukan SBY' )
Musababnya, pemilihan secara langsung merupakan kehendak rakyat. Karena itu, Didi melanjutkan, partainya akan berupaya menjalin komunikasi dengan partai-partai Koalisi Prabowo agar tak ikut menolak perpu pilkada langsung seperti Golkar. "Lobi-lobi akan kami jalankan," ujarnya.
Adapun Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam cuitannya di Twitter menganggap Partai Golkar telah melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Demokrat hendak bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo untuk memenangi voting paket pimpinan DPR.
Atas perubahan sikap Golkar itulah SBY menyeru pimpinan partainya agar merapat ke koalisi Joko Widodo supaya perpu pilkada tidak ditolak DPR. Dewan akan mulai membahas perpu tersebut seusai reses pada 12 Januari mendatang.
