Pendukung Bebas Keluar-Masuk Rumah Fuad Amin  

Reporter

Kamis, 4 Desember 2014 14:15 WIB

Rumah Fuad Amin. TEMPO/Mustofa Bisri

TEMPO.CO, Bangkalan - Aparat Kepolisian Resor Bangkalan belum memasang garis polisi di rumah pribadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan Fuad Amin Imron. Di rumah tersebut, Fuad ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari lalu terkait dengan kasus suap.

"Tidak dipasang biar tidak mengundang kerumunan warga. Nanti dikira ada apa," kata Wakil Kepala Polres Bangkalan Komisaris Yanuar Herlambang, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca berita terkait: Fuad Amin Ditangkap, Kontrak Gas PT MKS Dievaluasi)

Menurut Yanuar, polisi juga tidak melakukan penjagaan khusus dengan menempatkan personel di rumah yang terletak tepat di depan kantor cabang PT Perusahaan Listrik Negara, Bangkalan, itu. "Sejauh ini juga belum ada permintaan dari KPK agar rumah tersebut dijaga," ujarnya.

Sejumlah aktivis antikorupsi di Bangkalan menyarankan kepolisian menempatkan petugas di rumah Fuad. Sebab, mereka khawatir ada barang bukti kejahatan Fuad di rumah itu yang dihilangkan. (Baca: Fuad Amin Ditangkap, Warga Cemas Bangkalan Rusuh)

Dari pantauan Tempo, sejak Fuad ditangkap, beberapa koleganya, seperti pejabat Bangkalan dan sejumlah pendukungnya, keluar-masuk rumah tersebut melalui pintu seng setengah badan yang terletak di pojok pagar rumah. Agar tidak terlalu mencolok, para tamu memarkirkan kendaraannya di sekitar Kantor Pos Bangkalan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Fuad.

Hari ini, tim penyidik KPK turun lagi ke Bangkalan untuk menelusuri berbagai aset milik Fuad yang diduga diperoleh dari duit suap selama menjabat Bupati Bangkalan dua periode. (Baca beritanya di sini: KPK Geledah Rumah Istri Muda Fuad Amin)

MUSTHOFA BISRI




Berita Terpopuler Lainnya:
Perampokan di Taksi, Ini Ciri Mobil yang Digunakan
Fosil 'Kingkong Jawa' Ditemukan di Tegal
Fuad Amin Ditangkap, Warga Cemas Bangkalan Rusuh
Gubernur FPI: Nikita Mirzani Suka Cari Sensasi
Terpilih Lagi Jadi Ketum Golkar, Ical Tebar Janji

Berita terkait

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

6 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya