Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, membuka Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. Munas ke IX Partai Golkar tersebut mengagendakan pemilihan ketua umum Golkar periode 2014-2019. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Rahmat Arifin mengatakan pihaknya masih dalam tahap mengawasi stasiun televisi TV One terkait dengan isi siarannya, khususnya yang berkaitan dengan penyiaran konflik Partai Golongan Karya. "Kami masih meneliti lebih lanjut," katanya saat dihubungi pada 2 Desember 2014. (Baca: Yorrys: Ical Jadi Ketum untuk Selamatkan Bisnis)
Menurut Rahmat, pemberitaan tentang Golkar--partai yang sempat diketuai Aburizal Bakrie--diberitakan secara sporadis. "Akumulasi berita mereka tentang Golkar memang banyak, tapi dipecah-pecah ke beberapa waktu," ujarnya.
Sampai saat ini, KPI belum memberikan sanksi apa pun terkait dengan pemberitaan Partai Golkar yang cukup banyak disiarkan oleh televisi milik Aburizal Bakrie tersebut. "Bila memang sudah tendensius ke kelompok tertentu atau orang tertentu, pasti akan kami beri sanksi," tuturnya. (Baca: Agun Cs Godok Munas Golkar Tandingan)
Rahmat mengatakan, sejak pemilihan presiden pada Juli lalu, KPI melakukan pengawasan ketat terhadap TV One dan Metro TV--stasiun televisi milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Bahkan dua stasiun itu sempat mendapat teguran dari KPI. Hal itu karena keduanya berpihak kepada calon presiden jagoannya masing-masing. "Kami sempat melayangkan surat ke Menkominfo saat itu, Tifatul Sembiring," tuturnya. (Baca: Akbar Tugasi Priyo Lunakkan Hati Agung Laksono)
Teguran keras itu bahkan sampai membuahkan penghentian salah satu isi penyiarannya. "Ada kuis tentang pilpres yang akhirnya kami minta hentikan," katanya. Setelah pilpres, ujar Rahmat, pengawasan pun tetap dilakukan, khususnya terhadap dua stasiun itu.
