DPR Berjanji Rampungkan UU MD3 Sebelum Reses

Reporter

Selasa, 2 Desember 2014 15:26 WIB

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto (dua kiri) bersama Edhie Baskoro Yudhoyono (dua kanan) menjawab pertanyaan awak media dalam jumpa pers kenaikan harga BBM, di ruangan fraksi Demokrat, Gedung Nusantara I, Jakarta, 18 November 2014. Fraksi Demokrat menilai pemerintah belum menjelaskan secara baik soal kenaikan harga premium dan solar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyatakan sidang paripurna Rancangan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) digelar siang ini. (Baca juga: Revisi UU MD3, DPD Akan Lobi Pemerintah)

"Kami akan mengesahkan UU MD3 menjadi Prolegnas (program legislasi nasional) 2014 dan menjadi usulan DPR ," kata dia usai rapat Badan Musyawarah DPR, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca juga: Target Kemenkumham soal Revisi UU MD3)

Agus menjelaskan, rapat Badan Musyawarah menyepakati RUU MD3 masuk dalam Prolegnas 2014. Selanjutnya, akan diusulkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR. Dalam proses ini, Dewan Perwakilan Daerah tidak dilibatkan. (Baca juga: Revisi UU MD3, DPD Akan Lobi Pemerintah)

"Usulan DPD untuk pembahasan UU itu sendiri. Jadi tidak terkait dalam pengesahan rapat nanti siang," ujarnya. (Baca juga: Baleg DPR Sahkan Revisi Undang-Undang MD3)

Agus optimistis pengesahan UU MD3 rampung sebelum reses, 5 Desember mendatang. Syaratnya, hari ini DPR akan mengeluarkan surat pengesahan RUU MD3 kepada Presiden. Bila presiden membalasnya besok, maka revisi UU MD3 dapat disahkan pada Kamis atau Jumat pekan ini.



DEWI SUCI RAHAYU

B
erita lainnya:
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
Jokowi Larang PNS Priyayi, Meme Lucu Bertebaran
Kubu Agung 'Main Mata' dengan Peserta Munas Bali
Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 menit lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

17 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya