Menteri Tjahjo Pastikan Lanjutkan Pencetakan E-KTP  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 1 Desember 2014 12:07 WIB

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). ANTARAA/Seno S.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terus berjalan. Namun, evaluasi sistem dan akurasi data masih terus dilakukan.

"Pelayanan jalan terus, termasuk pencetakan, soalnya per hari ada 15 ribu orang cetak KTP," ujar Tjahjo seusai upacara peringatan ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia di Silang Monas, Senin, 1 Desember 2014. (Baca: Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman)

Menurut Tjahjo, urusan hukum terkait dengan proyek e-KTP diserahkan seluruhnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementeriannya membuka lebar ruang untuk KPK menyelesaikannya.

"Urusan hukum serahkan pada KPK, kami mengutamakan pelayanan," kata Tjahjo. (Baca: Menteri Tjahjo Bikin Fadli Zon Bingung)

Lebih lanjut Tjahjo menjamin keamanan data kependudukan karena kunci pembuka server data sudah ada di Kemendagri. Kata Tjahjo, meskipun server-nya buatan asing, namun untuk mengakses data harus dengan seizin dan sepengetahuan Kemendagri. "Yang ada di luar itu remote-nya, tapi yang penting kuncinya ada di kita," kata Tjahjo. (Baca: Polri-Kemendagri Koordinasi Usut E-KTP Palsu)

Pekan lalu, pimpinan DPR Fadli Zon melakukan inspeksi mendadak ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dari hasil sidak tersebut, Fadli meminta pencetakan e-KTP yang sempat dimoratorium dilanjutkan karena ia menilai tak ada masalah dalam sistem e-KTP.

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
:
Wali Kota London: Sulit Tiru Car-Free Day Jakarta
Dukung Agung Laksono, Yorrys Raweyai Juga di Bali
Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical
Jokowi: Taklukkan Dunia dengan Kuliner Indonesia
Hari Ikan, Menteri Susi Buka Lomba Masak Ikan Dori

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya