Dituding Politik Dua Kaki, Ini Pembelaan Demokrat  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 1 Desember 2014 07:40 WIB

Anggota DPR Ruhut Sitompul (kanan) dan Melani Leimena Suharli, melambaikan tangan usai Sidang Paripurna terakhir di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 30 September 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tidak sepakat partainya dituding sedang memainkan politik dua kaki. Kata dia, selama ini Demokrat berperan sebagai penyeimbang pemerintah.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) negarawan sejati, mengajarkan siap menang dan kalah, bukan berarti politik dua kaki," kata Ruhut saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 November 2014.

Sebelumnya, pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan Partai Demokrat sedang memainkan politik dua kaki. (Baca: Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY)

Artinya, partai berlambang mirip logo Mercy tersebut selalu memilih posisi aman setiap kali menghadapi isu strategis. (Baca: Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi )

Ruhut menjelaskan, Demokrat saat ini sedang condong ke Koalisi Prabowo. Alasannya, proses revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sedang berlangsung. Ketua Panitia Khusus UU MD3, Benny K. Harman, merupakan kader Demokrat.

Ruhut menegaskan, bila program Koalisi Joko Widodo baik, Demokrat akan mendukung. Demokrat, dia melanjutkan, tidak ingin menjegal siapa pun, termasuk Jokowi.

Ihwal interpelasi, Demokrat menolak usul tersebut. Sebab, Demokrat memilih hak bertanya dilaksanakan dahulu sebelum interpelasi. "Tahapannya, kan, sudah jelas."

Ruhut menolak mendukung anggota Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, yang mengusulkan interpelasi. Menurut dia, Misbakhun cs tidak baik.

"Dulu kami pernah diganggu, masak, sekarang mau menari di gendang permainan dia."

DEWI SUCI RAHAYU










Berita terpopuler lainnya:
Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY
Pollycarpus Bebas, Allan Nairn Beberkan Data TPF
Ahok Idolakan Arsenal Karena Warna Kausnya
Alex Asmasoebrata Bangga Berbesankan Muchdi

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya