Dari kiri: Priyo Budi Santos0, Sjarif Tjitjip Soetardjo, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, Idrus Marham, dan Fadel Muhammad, dalam rapat pleno di DPP Golkar, Jakarta, Selasa, 25 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO , Jakarta: Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Selasa lalu, 25 November 2014, telah membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Kepengurusan Ical diambilalih oleh Presidium Penyelamatan Partai yang diketuai oleh Agung Laksono.
Meski telah dilengserkan, kubu Ical belum mau menyerah. Mereka terus menggalang kekuatan. Persaingan kedua kubu pun masih terus berlangsung seru. Setidaknya ada tiga cara kubu Agung Laksono meredam manuver kubu Ical:
Pertama, menduduki kantor DPP Golkar. Anggota tim Presidium Penyelamatan Golkar, Yoris Raweyai, mengklaim kubunya akan menguasai kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jalan Anggrek Nelli, Slipi, mulai Jumat, 28 November 2014. Tim Penyelamat akan menguasai kantor tersebut hingga pelaksanaan musyawarah nasional pada Januari 2015. (Baca: Yoris: Tim Penyelamat Kuasai Kantor DPP Golkar)
Kedua, minta penetapan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kubu Agung Laksono telah mengajukan surat ke Kemenkumham pada 25 November 2014 terkait permintaan itu. Kemenkumham lalu membalas surat itu meminta agar permohonan itu dilengkapi akta notaris tentang perubahan kepengurusan serta AD/ART partai.(Baca: Agung Laksono: Aburizal-Akbar Duet Maut)
"Tadi persyaratan itu semua sudah kami kirim ke Kementerian Hukum," kata Agun Gunanjar Sudarsa, anggota Tim Penyelamat di kantor DPP Golkar, Jumat. "Proses itu cepat kok."
Ketiga, menolak percepatan Munas dan memilih menggelar acara itu selambat-lambatnya pada 15 Januari 2015. Presidium menganggap putusan kubu ical untuk menggelar Munas pada 30 November 2014 melanggar aturan partai, yakni pasal 19 dan 36 Anggaran Dasar Golkar. (Baca: Ical Bilang ke Akbar, Munas di Bali Tetap 30 Nov )
Agun mengatakan, Aburizal sebagai Ketua Umum memutuskan sepihak waktu dan tempat penyelenggaraan Munas tanpa persetujuan Rapat Pleno. Padahal, kata dia, Pleno adalah kedaulatan tertinggi DPP yang bersifat kolektif. "Tidak ada namanya hak prerogatif Ketua Umum," kata dia.
