Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung dalam acara Deklarasi Calon Presiden dari partai Golkar di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/7). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan akan mengambil inisiatif untuk memediasi dua kubu dalam partainya yang tengah bertikai. Hal itu disampaikan Akbar setelah 13 anggota Dewan Pertimbangan DPP Golkar menggelar rapat pada Kamis malam, 27 November 2014.
“Kedua pihak kami minta menahan diri,” kata Akbar di kediamannya, Kamis malam.
Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar menyarankan penundaan penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Rekomendasi itu disampaikan guna menjembatani konflik di kalangan internal Golkar. (Baca juga: Alasan Akbar Cs Sarankan Penundaan Munas Golkar)
Akbar berharap penundaan itu bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan persiapan musyawarah nasional. Namun, kata Akbar, rekomendasi itu hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki konsekuensi berupa sanksi. (Baca juga: Akbar: Munas Golkar Tak Ditunda, Tak Ada Sanksi)
Pada Senin dan Selasa lalu, dalam rapat pleno, Gokar dilanda kericuhan. Buntutnya, Wakil Ketua Golkar Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar. Bersama sejumlah politikus senior, seperti Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y. Thohari, Agun Gunanjar, dan Muladi, Presidium membekukan kepengurusan Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie. (Baca juga: Ini Solusi Kisruh Golkar)
Kelompok Agung berencana mengadakan munas pada Januari 2015. Sedangkan kubu Aburizal ngotot menggelar munas pada 30 November mendatang di Bali. (Baca juga: Akbar Tanjung Khawatir Pileg 2019 Golkar Turun)
