Presiden Joko Widodo mendapat penjelasan mengenai proses pengolahan sagu saat meninjau kilang sagu tradisional milik warga Sungai Tohor, Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, 27 November 2014. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Pekanbaru - Pelaksanatugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan, ada tiga persoalan selain kebakaran hutan yang disampaikannya kepada Presiden RI Joko Widodo di Pekanbaru, Kamis, 27 November 2014.
“Selain upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau yaitu masalah infrastruktur, persoalan pangan, dan maritim," kata Arsyadjuliandi atau Andi, kepada wartawan, Kamis. (Baca juga: Blusukan di Pasar, Jokowi Batal ke Meranti )
Menurut Andi, wilayah Riau yang terdiri dari kawasan darat dan pesisir butuh perhatian pemerintah pusat. Untuk kawasan darat, kata dia, Riau sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai menuju daerah pesisir. Selain itu persoalan listrik yang masih sangat kurang mencapai 236 Megawatt. (Baca juga: Jokowi Lovers, Berkemeja Putih 2 Hari dan Bolos Kerja )
Andi mengatakan Riau mempunyai potensi untuk menghasilkan daya listrik sendiri melalui energi biomasa limbah sawit dari 182 pabrik kelapa sawit di Riau. Limbah sawit ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Satu pabrik diprediksi bisa hasilkan listrik 1 Megawatt. (Baca juga: Ke Riau, Jokowi Disuguhi Kuliner Serba-Sagu)
Jika semua pabrik bisa hasilkan listrik artinya Riau bisa memenuhi listrik untuk masyarakat 182 Megawatt. Namun persoalannya dunia usaha terkendala dengan izin pengelolaan. "Saya minta kepada presiden wewenang untuk 1 Megawatt listrik biomasa ini cukup Kantor Wilayah PLN saja yang menandatangani kontraknya," katanya. (Baca juga: Kembali Blusukan, Jokowi Datangi Sumber Asap Riau) <!--more--> Selanjutnya, masalah pabrik biodiesel di Dumai yang belum optimal karena belum ada kesepakatan harga antara Pertamina. "Kalau kita bisa kembangkan biodisel ini kita tidak perlu lagi impor solar dari luar," ujar Andi. (Baca juga:Jokowi ke Meranti, Warga Setempat Terharu))
Keuntungannya, kata Andi, perputaran uang tidak lari keluar negeri, pengusaha terbantu dan harga sawit tetap stabil. Petani pun tidak lagi mengikuti standar harga sawit dunia yang turun naik.
Kemudian soal target Jokowi dalam tiga tahun Riau mesti bisa swasembada pangan. Fakta di lapangan justru menunjukkan Riau saat ini beras 340 ton per tahun. Andi mengatakan potensi Riau untuk swasembada pangan ada. Namun butuh bantuan pemerintah pusat untuk jaringan irigasi.
Selanjutnya soal pembangunan sektor maritim yakni pelabuhan Tanjung Buton dan Kuala Enok. Meski infrastruktur sudah lengkap, pelabuhan belum beroperasi maksimal. "Sebelumnya dana APBN sudah masuk, tapi tidak diteruskan," katanya.
Saat ini Riau masih mengandalkan pelabuhan Dumai yang sudah over kapasitas. "Jika semua pelabuhan beroperasi dapat mengurangi beban negara yang akhirnya dapat mengurangi beban biaya perawatan," katanya.
