Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menyalami para simpatisan saat menjadi juru kampanye terbuka di Lapang Tegalega, Bandung, Jawa Barat (30/3). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Demokrat di DPR mendukung penggunaan hak interpelasi atas keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Meskipun mendukung, belum satu pun anggota Fraksi Demokrat membubuhkan tanda tangannya.
"Kami masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi," kata anggota Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi)
Jika dirunut, ini bukan kali pertama Demokrat bersikap abu-abu dalam menghadapi perkembangan situasi politik. Saat pemilu presiden lalu, Partai Demokrat menyatakan netral, namun beberapa kali petinggi partai tersebut tampak dekat dengan Koalisi Prabowo. Begitu juga saat pengesahan RUU Pilkada, dan interpelasi BBM terhadap Jokowi. (Baca: Bambang Soesatyo Klaim Demokrat Dukung Interpelasi)
Demokrat Netral di Pemilu Presiden
Menghadapi pemilihan presiden lalu, partai Demokrat menjadi salah satu incaran kubu Prabowo. Namun pengakuan tertulis sulit didapat dari SBY. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati menyatakan, Demokrat masih berpegang pada keputusan Rapat Pimpinan Nasional yaitu netral terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun ketika Prabowo-Hatta mempresentasikan visi-misi di Hotel Sahid, Demokrat langsung memberikan sinyal mendukung pasangan tersebut. Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menyatakan, visi dan misi pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa segaris dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya ingin, mulai sekarang sosialisasikan kepada seluruh kader dan simpatisan Demokrat kalau Prabowo-Hatta segaris," kata Sjarifuddin saat menutup acara pemaparan visi-misi, Ahad, 1 Juni 2014.
Namun saat deklarasi penandatanganan koalisi permanen di Tugu Proklamasi 14 Juli lalu, tidak ada satu pun petinggi Demokrat yang menandatangani. Anggota koalisi lain diwakili Ketua Umumnya, Demokrat hanya diwakili Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Jakarta, Nachrowi Ramli. "Harusnya Pak Sjarifuddin Hasan datang ke sini, tapi karena sedang berhalangan hadir saya yang mewakili," kata Nachrowi dalam sambutannya sebelum penandatangan koalisi permanen.
