TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan fraksinya mendukung usulan interpelasi Koalisi Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. (Baca: Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi)
Namun hingga kini, menurut Khatibul, belum ada anggota Demokrat yang ikut menandatangani pengusulan interpelasi tersebut. "Sejauh ini belum ada anggota yang ikut tanda tangan, tapi pada prinsipnya setuju interpelasi," kata Khatibul melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014. (Baca: NasDem: Interpelasi BBM Terlalu Prematur)
Khatibul menyatakan, Partai Demokrat masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi. "Kami akan menggunakan hak-hak DPR semaksimal mungkin," ujar Wakil Ketua Komisi II tersebut. (Baca: Bambang Soesatyo Klaim Demokrat Dukung Interpelasi)
Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang antusias mengusulkan interpelasi. Saat ditanya apakah ada lobi politik dengan Koalisi Jokowi atau Jusuf Kalla, Khatibul menepisnya. "Ada salah paham di sini, kami pasti melakukan interpelasi yang diawali dengan hak individual anggota DPR bertanya kepada Presiden," ujarnya. (Baca: Demokrat Tetap Enggan Pakai Interpelasi)
Menurut Khatibul, Fraksi Demokrat telah berkoordinasi dengan Koalisi Prabowo soal interpelasi. Namun, Khatibul enggan menjelaskan isi pembahasan tersebut. (Baca juga: PAN Sebarkan Ajakan Interpelasi Lewat SMS)
DEWI SUCI RAHAYU
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Interpelasi Jokowi | Ritual Seks Kemukus | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham
Enam Tokoh Ini Disebut-sebut Bakal Jadi Wakil Ahok
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Berita terkait
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
2 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
3 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
6 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
7 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
14 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
15 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
15 jam lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya