TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Golkar tak saling pecat hanya karena perbedaan pendapat dan polemik internal. DPP kubu Aburizal Bakrie dengan Presidium Penyelamatan Partai pimpinan Agung Laksono saling klaim pemecatan pascakisruh penetapan waktu musyawarah nasional. "Kalau perbedaan pendapat jangan pecat-pecatlah. Beda pendapat itu boleh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Rabu, 26 November 2014. (Baca: Ical Dikudeta, Koalisi Prabowo Bisa Megap-megap)
Ia menyatakan Golkar harus menyelesaikan masalah internal melalui langkah demokratis. Perpecahan Golkar, menurut JK, justru akan membahayakan situasi politik dalam negeri. Pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut harus mampu menampung dan memfasilitasi kepentingan dua kubu yang berpolemik. "Saya sudah komunikasi (Ical dan Agung), tentu sekarang lagi dicari solusi yang baik." (Baca: 3 'Dosa' Berat yang Membelit Ical)
JK sendiri enggan menanggapi lebih detail soal keputusan Agung untuk mengajukan susunan pengurus Golkar yang baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia hanya berharap setiap dinamika termasuk pergantian pengurus harus sesuai dengan aturan partai, terutama anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. "Yang diharapkan tak boleh ada intervensi dan intimidasi," kata JK. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
Kisruh internal Golkar meninggi setelah DPP menggelar rapat pleno dengan keputusan sepihak soal pelaksanaan munas pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Pengurus lain yang kecewa terhadap keputusan kubu Ical langsung mengambil alih dengan membentuk presidium. Diketuai Agung, presidium mayoritas diisi calon ketum Golkar, yaitu Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Tohari, Zainudin Amali, Agus Gumiwang, Yoris Raweyai, dan Agun Gunandjar Sudarsa. (Baca: Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua)
Ketua Panitia Pelaksana Munas Golkar Ahmadi Noor Supit menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Golkar yang dipimpin Agung. Posisi presidium tak diakui dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. "Kami tak mengenal presidium karena tak ada dalam AD dan ART. DPP harus tegas pada siapa pun, apakah dia pengurus atau petinggi, harus diberikan sanksi (bila salah)," katanya di Jakarta, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
FRANSISCO ROSARIANS
Berita lainnya:
Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM?
Voting Time, Jokowi Tekuk Presiden hingga Artis
Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR
Operasi Diam-diam Susi Pantau Illegal Fishing
Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa
Berita terkait
Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo
7 hari lalu
"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham
9 hari lalu
Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.
Baca SelengkapnyaGilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk
11 hari lalu
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.
Baca SelengkapnyaDigagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina
13 hari lalu
Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.
Baca SelengkapnyaDua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong
13 hari lalu
"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong
Baca SelengkapnyaMomen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?
18 hari lalu
Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang
24 hari lalu
Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.
Baca SelengkapnyaRekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK
24 hari lalu
Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto
25 hari lalu
Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.
Baca SelengkapnyaUsai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok
25 hari lalu
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya