Dua Ketua AMPG Yoris Raweyai (kiri) bersama Wakil Ketua Partai Golkar Agung Laksono, berikan keterangan kepada wartawan seusai kelompok AMPG saling serang dan adu fisik di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta, 25 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Partai yang dipimpin oleh Agung Laksono. Sebabnya, kata Supit, posisi presidium tak diakui di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar. (Baca: Kubu Ical: Golkar Tak Mengenal Presidium)
Supit menilai presidium terbentuk karena ada pihak yang tak puas dengan rapimnas yang memutuskan penyelenggaraan munas pada 30 November. "Saya sesalkan Agung ikut terlibat padahal dia sangat paham aturan organisasi. Tapi dia injak sendiri aturan itu. Tak bisa terjemahkan sendiri," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Marham)
Seharusnya, kata dia, para calon ketua umum tandingan Ical seharusnya bisa berkompetisi secara fair lewat pemilihan yang ada. "Tinggal turuti saja rule of game yang diputuskan oleh aturan organisasi di rapim dan harus tunduk. Kenapa sebelum pertandinggan harus melakukan pemberontakan membentuk presidium?" ujar dia. (Baca: Pleno Golkar Rusuh, Theo Sambuaga Dilempari Aqua)
Supit menolak tegas keberadaan Presidium Penyelamatan Partai yang dipimpin Agung Laksono. Posisi presidium tak diakui dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. "Kami tak mengenal presidium karena tak ada dalam AD dan ART. DPP harus tegas pada siapa pun apakah dia pengurus atau petinggi harus diberikan sanksi," katanya. (Baca: Merasa Tak Kondusif, Aburizal Tutup Pleno)
Supit menganggap segala kegiatan dan keputusan yang dilakukan presidium tidak sah dan tidak bisa menandingi panitia munas yang telah disahkan oleh rapimnas. "Kita lihat saja siapa yang mau jadi peserta mereka?" kata Supit. Selasa sore, rapat pleno pembentukan presidium dihadiri oleh 30 pengurus harian Golkar. (Baca juga: Agun Pertanyakan Percepatan Munas Golkar)
